Bupati Morotai Divonis Empat Tahun Penjara

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis terhadap Bupati Morotai Rusli Sibua berupa hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta, subsider dua bulan kurungan penjara, Kamis (26/11).

Dalam putusannya hakim menilai Rusli terbukti bersalah dan meyakinkan memberi suap kepada (mantan) Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Moctar senilai Rp 2,9 miliar untuk mempengaruhi putusan perkara sengketa Pilkada Pulau Morotai yang tengah disidangkan di MK.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan," kata Hakim Ketua Supriyono saat membacakan amar putusan.

Lihat juga: Jejak Kontroversi Ketua DPR Setya Novanto

Vonis untuk Rusli lebih ringan dari yang dituntutkan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Rusli dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Adapun pertimbangan yang meringankan dari hakim adalah Rusli dinilai belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, serta senantiasa berperilaku sopan di persidangan.

Rusli sebelumnya didakwa telah menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 2,98 miliar untuk memuluskan sengketa Pilkada di MK. Disebut dalam amar putusan Akil yang kini telah menjadi terpidana, penyetoran duit dilakukan sebanyak tiga kali dengan perantara yang berbeda.

Lihat juga: Suap Akil Mochtar, Bupati Morotai Dituntut Enam Tahun Bui

Saat Pilkada, Rusli dan pasangannya Weni R Paraisu, dinyatakan kalah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morotai. Sementara itu, rival Rusli, Arsad Sardan dan Demianus Ice ditetapkan sebagai pemenang yang sah.

Tak terima, Rusli mengajukan gugatan sengketa ke MK. Saat mengadili gugatan sengketa Pilkada, Akil menjabat sebagai seorang majelis hakim. Kemudian, majelis pun memutuskan untuk mengabulkan gugatan Rusli sekaligus memutuskan penetapan pemenang Pilkada Morotai oleh KPU tidak sah.

Atas tindak pidana tersebut, Rusli dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lihat juga: Polisi Tak Bisa Langsung Usut Politik Uang Pilkada

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Rusli, Ahmad Rifai mengatakan bakal mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengajukan banding atau menerima vonis hakim tersebut.

"Walau dalam putusan ini terdakwa menilai tidak sesuai dengan keadilan, kami merasa perlu memertimbangkan lebih dalam. Jadi dalam waktu tujuh hari kami akan menentukan," ujar Ahmad. (pit)