Buruh Bersikukuh Tolak Formula Pengupahan dalam PP 78

Jakarta, CNN Indonesia -- Buruh di Jakarta mempermasalahkan formula pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Buruh khawatir akan memunculkan ketimpangan dalam mekanisme pengupahan sesuai dengan aturan tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DKI Jakarta Yulianto mengatakan, dua hal pokok yang jadi masalah adalah soal inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang jadi formula pengupahan dalam PP itu.

Lihat juga: Dede Yusuf: DPR Akan Bentuk Panja Evaluasi PP Pengupahan

jika PP tersebut tetap diterapkan maka Jakarta akan tertinggal dari Karawang, Purwakarta, dan juga Bekasi.

Ia menyayangkan formula yang sebelumnya dibuat Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang sebenarnya telah diterima dengan baik oleh para pekerja. Formula tersebut didapat dari harga-harga di pasar. Namun sayang, kata Yulianto, formula tersebut hilang begitu saja dengan kehadiran PP tersebut.

"Merumuskan UMP dulu menggunakan formula yang didapat oleh Dewan Pengupahan, tapi sekarang tiba-tiba formula tersebut dihabisi oleh PP 78," kata Yulianto saat menggelar aksi di Balai Kota, Jakarta.

Dengan berbagai alasan tersebut, maka Yulianto mewakili para pekerja melakukan audiensi dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov DKI agar diberi peluang untuk bisa bertemu dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Mereka ingin memastikan kapan Ahok, sapaan Basuki, bisa ditemui oleh para pekerja.

Lihat juga: DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PP Pengupahan

Dia lantas membandingkan kondisi dengan daerah lain yang diklaim telah meminta dukungan pada kepala daerahnya terkait penolakan terhadap PP 78.

"Kepala daerah di Jawa Tengah sudah diminta untuk menyampaikan (penolakan)," katanya.

"Pak Ahok juga sudah memberi lampu hijau untuk mencari waktu yang enak untuk bertemu. Kami hanya meminta kepastian saja." (sur)