Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ikut mengomentari perihal keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang menyewa seorang auditor independen untuk menyisir KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara) 2016 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ahok, sapaan Basuki, menilai bahwa auditor tersebut tidak mengerti soal sistem keuangan di DKI Jakarta. Menurut Ahok auditor tersebut hanya melihat perbedaan komponen yang ada.
"Dia itu auditor luar dan tidak mengerti soal sistem keuangan, yang dia lihat (hanya) ada perbedaan komponen," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/11).
Meski begitu, Ahok tetap memberikan apresiasi terhadap inisiatif Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang menyewa auditor independen untuk menyisir dan mengevaluasi KUA-PPAS. Dia pun sudah menyadari bahwa hasil audit yang dikeluarkan oleh auditor tersebut pasti akan berbeda dengan yang Ahok lakukan dalam beberapa waktu terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pasti akan ada perbedaan, tapi secara keseluruhan yang mau dipermainkan memang komponen di dalam," ujarnya.
Ahok menjelaskan bahwa seharusnya sistem e-budgeting dan e-planning memasukkan komponen secara satuan untuk selanjutnya bisa berjalan. Namun nyatanya, dalam proses tersebut pun masih ada permainan yang dilakukan anak buahnya.
Permainan Komponen yang Ahok maksud di antaranya adalah pemberian judul pengadaan barang, salah satunya alat tulis kantor. Menurut Ahok, nama judul tersebut tidak sama dengan rincian yang ada di dalamnya.
"Di dalamnya dimasukkan juga makanan dan minuman padahal anggaran itu sudah ada," kata Ahok.
"Itu terjadi hampir di semua dinas dan angkanya mencapai Rp 600 juta. Itu banyak hal yang tidak masuk akal."
(bag)