Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya, Politisi Partai Golkar asal Papua Yoris Raweyai dan salah satu anggota Komnas HAM asal Papua Natalius Pigai mendatangi Polda Metro Jaya untuk menemui massa Aliansi Mahasiswa Papua yang diamankan di Polda Metro Jaya, Jakarta.
Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, perwakilan AMP, Polisi dan pejabat itu melakukan dialog untuk mencari solusi atas tututan massa yang meminta polisi untuk melepaskan seluruh rekannya yang masih diperiksa.
Di sisi lain, polisi tetap meminta massa AMP untuk meninggalkan Polda Metro Jaya dan kembali ke rumahnya masing-masing karena massa aksi unjuk rasa telah usai.
Salah satu koordinator aksi AMP, Jefri Wenda (25) mengatakan bakal mematuhi perintah kepolisian untuk membubarkan diri. Namun ia dan massa AMP akan tetap meminta seluruh rekannya dibebaskan dan meminta Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan datang ke Polda Besok. Sudah ada jaminan dari Lembaga Bantuan Hukum untuk mendampingin kawan kami yang masih di Polda," ujar Jefri.
Sementara itu, ada hal yang menarik usai proses mediasi tersebut, Lenis sang Staf Khusus Presiden asal Papua itu disoraki oleh ratusan massa AMP saat akan menanyakan permintaan mereka. Sorakan para mahasiswa itu bernada cemooh terhadap Lenis.
Alih-alih menanggapi, Lenis kemudian memilih meninggalkan lokasi dikumpulkannya massa AMP dan menyampaikan akan melakukan diskusi dengan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian.
"Saya bicara dulu dengan Kapolda. Saya tidak bisa bicara banyak," ujar Lenis.
Sebelumnya, ratusan massa AMP diamankan di Polda Metro Jaya usai melakukan aksi unjuk rasa di Bundara HI, Jakarta. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Deklarasi Negara Papua Barat yang jatuh setiap tanggal 1 Desember.
Sebanyak puluhan orang masih diperiksa oleh penyidik kepolisian karena diduga terlibat kericuhan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Dalam kericuhan tersebut diketahui beberapa polisi dan massa AMP mengalami luka-luka.
Ada empat tuntutan yang disampaikan oleh AMP, yaitu meminta diberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat, menarik militer dari seluruh tanah Papua, menghentikan pengiriman militer ke Papua dan menarik segala produk politik yang diterapkan di tanah Papua.
Namun demikian, inti aksi tersebut diketahui merupakan sebagain usaha untuk melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(sip)