Pemerintah Sebut Dana Pembangunan Papua Tumpang Tindih

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dana pembangunan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat selama ini saling tumpang tindih.

Hal tersebut terungkap pada rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (1/12) kemarin.

Pilihan Redaksi Lokasi Tewasnya 32 Anak di Papua Minim Fasilitas Kesehatan Staf Khusus Jokowi Sebut Ada Aktor di Balik Demo Warga Papua Luhut Sebut Demo Warga Papua di Jakarta Tak Berizin Staf Khusus Jokowi Disoraki Mahasiswa Papua Saat Menjenguk

"Kami mencoba mensinkronisasi pendanaan Papua sehingga dapat berhasil guna lebih baik. Ternyata banyak yang overlapping sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya penggunaan dana itu," ujar Luhut.

Usai rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menuturkan, pemerintah mulai berupaya mengharmonisasikan program serta kegiatan demi percepatan pembangunan Papua.

Basuki menuturkan kementeriannya akan fokus menyelesaikan pembangunan jalan Trans Papua, jalan di kawasan perbatasan serta instalasi perairan dan sanitasi di dua provinsi paling timur di Indonesia itu.

Adapun terkait perairan, Basuki berkata, "Di Merauke, kami ingin ketika penyediaan air selesai, swasta yang ingin mengembangkan pertanian di sana bisa memanfaatkan air dari long storage yang kami buat.”

Basuki menuturkan, anggaran infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat pada tahun 2015 mencapai Rp6 triliun dan Rp4 triliun. Tahun depan, anggaran infrastruktur untuk dua provinsi itu masing-masing sebesar Rp4 triliun dan Rp3 triliun. (obs)