Koruptor Orang Berkuasa, Kapolri Minta Penegak Hukum Kuat

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti menginginkan kerja sama dan sinergitas yang riil di antara aparat penegak hukum agar menjadi kuat. Bukan kerja sama yang hanya bersifat formalitas antara kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Badrodin menilai sinergisitas riil antarpenegak hukum sangat diperlukan terutama dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan orang yang berkuasa di negeri ini.

Pilihan Redaksi KPK Didesak Usut Kasus Petral dan Freeport Satu Tahun Kerja Prasetyo Ditandai Perlawanan Balik Koruptor Muhammadiyah Nilai Pemberantasan Korupsi Kian Melambat Koruptor Kredit Fiktif Berkeliaran di Makassar Bambang Widodo Sebut Pejabat Negara Alergi Dikontrol KPK

"Kejahatan korupsi, pada umumnya mempunyai kekuasaan, kekuatan, dan kewenangan sehingga tidak mudah disentuh. Oleh karena itu masing-masing penegak hukum harus bersinergi," ujar Badrodin di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Kamis (3/12).

Hal itu disampaikannya dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi. Dalam acara itu, hadir pula perwakilan Kejaksana Agung dan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki.

Dia mengaku sinergitas yang riil memang sulit dilakukan. Kerja sama yang selama ini dilakukan tidak pernah menyentuk aspek substansi. Memorandum of Understanding antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK dinilai belum cukup.

Kerja sama selama ini hanya dilakukan di level pimpinan, tidak menyeluruh ke tingkat pelaksana di bawah. Karenanya, ada beberapa hal yang harus mulai dibangun di antara aparat penegak hukum.

Pertama adalah komitmen. Menurut Badrodin, seluruh penegak hukum harus menyamakan komitmen dan visi untuk memberantas korupsi. Menjadikan korupsi sebagai musuh bersama.

"Tidak boleh ada muatan lain, seperti politik. Kalau itu masih ada, maka akan mengganggu sinergitas," katanya.

Kedua adalah kepercayaan. Ini merupakan hal yang paling sulit dilakukan. Selama ini, aparat penegak hukum di bawah, selaku pelaksana masih sering saling mencurigai satu dengan yang lain. Menurutnya, ini yang harus mulai dibangun.

Ketiga adalah interaksi. Menurutnya, interaksi perlu mulai dilakukan agar dapat mengerti persoalan terutama dalam mengerjakan suatu kasus. "Bagaimana bisa memahami satu sama lain, bisa mengerti persoalan tanpa adanya interaksi?" tuturnya.

(obs)