Todung Disuruh Minta Maaf karena Hadir di Sidang Rakyat 1965

Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (PP) meminta pengacara Todung Mulya Lubis meminta maaf kepada masyarakat karena terlibat di Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965.

Sekretaris Jenderal PP, TM Nurlif, mengatakan pihaknya berencana untuk mendengarkan respons Todung terkait hal ini. Dia mengatakan PP berniat memfasilitasi dengan mengundang wartawan agar respons itu bisa didengar oleh masyarakat.

Lihat juga: Wali Kota Minta Maaf soal 1965, Palu Jadi Contoh Wilayah HAM

Namun, sore tadi Todung baru memberi kabar dia tidak akan hadir dalam konferensi pers yang direncanakan. Nurlif mengatakan alasan ketidakhadiran pengacara itu pun tidak diketahui.

"Saya kira beliau mau meminta maaf. Makanya kami undang wartawan, karena harusnya beliau minta maaf juga sama masyarakat, bukan sama kami saja," kata Nurlif.

"Kami menyayangkan ketidakhadiran beliau dalam forum yang kami fasilitasi ini," ujarnya.

Lihat juga: Ketua MPR: Kasus 1965 Seharusnya Jadi Masalah Dalam Negeri

PP, kata Nurlif, tidak sepakat dengan penyelenggaraan sidang tersebut yang diadakan di Belanda. "Berdasarkan rapat kerja nasional Pemuda Pancasila, kami mengecam keras segelintir anak bangsa yang hadir di sidang itu."

Oleh karena itu, PP berharap untuk mendengarkan respons Todung terkait keterlibatannya. Nurlif mengatakan PP akan kembali menggelar konferensi pers pada Selasa yang akan datang, tapi belum bisa memastikan akan kembali mengundang Todung.

Sementara itu, Todung sendiri saat dihubungi CNN Indonesia menolak untuk berkomentar.

Lihat juga: Testimoni Saksi 1965 Koheren dengan Penyelidikan Komnas HAM

Dalam sidang tersebut Indonesia duduk sebagai terdakwa. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa, dan penganiayaan melalui propaganda terhadap anggota Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisan PKI.

Hasil sidang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengakui kejahatan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya usai Gerakan 30 September 1965. (utd)