Investigasi BPK Soal Sumber Waras Dilimpahkan ke KPK Hari Ini
Aulia Bintang | CNN Indonesia
Senin, 07 Des 2015 08:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Audit investigasi proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras telah selesai dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dengan selesainya audit, maka BPK akan segera menyerahkan audit tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru bicara BPK RI Yudi Ramdan mengungkapkan rencananya hasil audit investigasi akan diserahkan hari ini langsung ke KPK.
"Iya betul hari ini sekitar pukul 10.00 WIB," kata Yudi saat dihubungi, Senin (7/12).
Yudi menjelaskan bahwa hasil dari audit investigasi yang dilakukan BPK tidak jauh berbeda dengan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan BPK DKI Jakarta.
"Faktanya tidak jauh berbeda dengan pendalaman, tapi memang investigasi ini lebih mendalam," katanya.
Sebagai catatan, dalam LHP keluaran BPK RI indikasi kerugian dalam pembelian lahan RS Sumber Waras mencapai Rp 191 miliar. Dalam APBD Perubahan 2014, Pemprov DKI mengalokasikan dana Rp 800 miliar untuk membeli lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras.
Yudi enggan berkomentar lebih banyak terkait hasil audit yang mereka lakukan. Menurutnya BPK hanya melakukan investigasi sesuai dengan permintaan dari lembaga antirasuah tersebut.
"BPK hanya melakukan audit atas permintaan KPK," ujarnya.
Kasus RS Sumber Waras menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Eks politikus Gerindra ini dilaporkan ke KPK atas kasus jual beli tanah rumah sakit itu.
Dari laporan hasil audit BPK terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014, penentuan harga beli tanah oleh pemerintah daerah tak melalui mekanisme penilaian yang wajar.
BPK menilai pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit pemerintah seluas 3,7 hektar itu dapat merugikan pemerintah daerah sebanyak Rp 191 miliar. BPK menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras yakni di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.
Dalam laporannya, BPK meminta Ahok untuk membatalkan pembelian. Ahok juga direkomendasikan meminta pertanggungjawaban Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) agar menyerahkan lokasi fisik tanah di Jalan Kyai Tapa.
Lokasi itu sesuai yang ditawarkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bukan lokasi di Jalan Tomang Utara. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Ahok menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan YKSW selama 10 tahun sejak 1994 hingga 2014 senilai lebih dari Rp3 miliar.
Tak mengindahkan rekomendasi tersebut, Ahok justru ngotot membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras. (pit/pit)
Juru bicara BPK RI Yudi Ramdan mengungkapkan rencananya hasil audit investigasi akan diserahkan hari ini langsung ke KPK.
"Iya betul hari ini sekitar pukul 10.00 WIB," kata Yudi saat dihubungi, Senin (7/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai catatan, dalam LHP keluaran BPK RI indikasi kerugian dalam pembelian lahan RS Sumber Waras mencapai Rp 191 miliar. Dalam APBD Perubahan 2014, Pemprov DKI mengalokasikan dana Rp 800 miliar untuk membeli lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras.
Kasus RS Sumber Waras menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Eks politikus Gerindra ini dilaporkan ke KPK atas kasus jual beli tanah rumah sakit itu.
Dari laporan hasil audit BPK terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014, penentuan harga beli tanah oleh pemerintah daerah tak melalui mekanisme penilaian yang wajar.
BPK menilai pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit pemerintah seluas 3,7 hektar itu dapat merugikan pemerintah daerah sebanyak Rp 191 miliar. BPK menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras yakni di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.
Lokasi itu sesuai yang ditawarkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bukan lokasi di Jalan Tomang Utara. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Ahok menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan YKSW selama 10 tahun sejak 1994 hingga 2014 senilai lebih dari Rp3 miliar.
Tak mengindahkan rekomendasi tersebut, Ahok justru ngotot membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras. (pit/pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK