Polda NTT Sebar Sniper, Siap Tembak Perusuh Pilkada

Anggi Kusumadewi, CNN Indonesia | Rabu, 09/12/2015 09:37 WIB
Polda NTT Sebar <i>Sniper</i>, Siap Tembak Perusuh Pilkada Pasukan penembak jitu disebar Kepolisian Daerah NTT di wilayah yang menggelar Pilkada Serentak di provinsi itu. (Getty Images/Andrei Kiselev)
Jakarta, CNN Indonesia -- Penembak jitu atau sniper dikerahkan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ke beberapa lokasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di wilayah itu.

“Kami taruh sejumlah sniper dari Brimob Polda NTT ke beberapa titik yang menggelar pilkada serentak,” kata Kepala Bidang Humas Polda NTT AKBP Jules Abraham Abbas di Kupang, NTT, Rabu (9/12).

Penyebaran penembak jitu ini, menurut Jules, merupakan bagian dari pengamanan. Semua ditujukan agar pilkada di NTT dapat berjalan aman dan damai.


“Ini juga sesuai perintah Kapolri. Polda NTT siap untuk menembak di tempat bagi perusuh pilkada serentak,” ujar Jules.

Menurut Jules, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memang telah memerintahkan kepada seluruh Kepolisian Daaerah di wilayah yang menggelar Pilkada Serentak untuk menurunkan penembak jitu.
Sesuai prosedur operasi standar, kata Jules, pembuat onar pada pilkada akan diberi tembakan peringatan pada tahap pertama. Namun jika tembakan peringatan itu diabaikan, maka giliran penembak jitu yang mengambil alih situasi.

“Mereka tidak ditembak mati, hanya dilumpuhkan, baik di tangan atau kaki,” ujar Jules.

Mantan Kapolres Manggarai Barat NTT itu mengatakan semua pasukan Kepolisian di provinsi itu telah siaga satu di lokasi pilkada. Sementara pasukan di kabupaten yang tak menggelar pilkada, juga siap dimintai bantuan jika pecah kerusuhan.

“Kami siaga penuh. Jika ada kerusuhan di mana pun, pasukan siap bergeser," kata Jules.
Kepala Bagian Perencanaan SOPS Mabes Polri Komisaris Besar Eddy Tambunan mengatakan 10 markas Polda mendapat tambahan personel untuk menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak.

Kesepuluh Polda yang diperkuat itu berada di daerah rawan konflik, yakni Gorontalo, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Sepuluh wilayah itu masuk kategori rawan berdasarkan catatan sejarah konflik di masing-masing daerah seperti sengketa batas wilayah, adanya pengurus partai politik ganda, adanya potensi konflik antarpasangan calon, dan karateristik masyarakat. (Antara/agk)