Jimly Asshiddiqie Ingatkan Penyelenggara Pilkada Harus Netral

Yohannie Linggasari, CNN Indonesia | Rabu, 09/12/2015 12:49 WIB
Jimly Asshiddiqie Ingatkan Penyelenggara Pilkada Harus Netral Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengingatkan penyelenggaran pilkada harus netral. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengingatkan panitia penyelenggara Pilkada agar tetap netral selama proses Pilkada berlangsung. Keberpihakan menurutnya hanya boleh diperlihatkan di dalam bilik suara saja.

"Panitia harus menunjukkan sikap melayani semuanya, artinya melayani para pemilih dengan sebaik-baiknya dan melayani kandidat," kata Jimly saat berbincang dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kantor Kecamatan Beji, Depok, Rabu (9/12).

Ada dua pasang calon akan berlaga di Depok yaitu Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi dan Mohammad Idris-Pradi Supriatna. Keduanya akan memperebutkan kursi yang akan ditinggalkan oleh Nur Mahmudi Ismail yang telah memimpin Depok selama dua periode.

Dimas-Babai diusung oleh Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sedangkan, Idris-Pradi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.


Karena hanya ada dua calon, Jimly mengingatkan jangan sampai terjadi persaingan yang berbau hitam dan putih seperti yang terjadi saat Pilpres lalu. "Apalagi, ada incumbent dalam calon yang diusung," kata Jimly.

Lebih lanjut, ia mengimbau agar panitia penyelenggara juga dapat melayani kandidat dengan sebaik-baiknya, begitu pula dengan tim sukses yang mendukungnya.

"Malah tim sukses kadang bisa lebih emosional dibandingkan calonnya. Kuncinya adalah layani peserta, kandidat, dan pemilih dengan sebaik-baiknya," kata Jimly.

Adapun, Jimly mengatakan telah menerima ribuan laporan terkait pelanggaran pemilu. Sementara untuk Pilkada serentak saja, laporan yang diterima berkisar 200 aduan.

"Mari kita fokus dulu sukseskan Pilkada ini. Semoga Depok tidak ada laporan. Kalau semua terpuaskan, pasti tidak ada laporan," katanya.

Di sisi lain, anggota tim PPK Beji Dahlan Iskandar mengatakan besok pihaknya akan membuka sidang pleno terbuka tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolegan suara pemilhan wali kota dan wakil wali kota Depok.

"Mudah-mudahan dapat selesai pada tanggal 11 Desember mendatang. Salah satu kendalanya adalah cuaca. Adapun, sudah ada nota kesepahaman di kecamatan Beji soal komitmen bahwa segala permasalahan yang ada diselesaikan di kecamatan, tidak perlu ke Mahkamah Konstitusi," katanya.

Hari ini, Pilkada serentak dilaksanakan di 264 daerah. Sebelumnya direncanakan 269 daerah namun ternyata ada lima daerah yang terpaksa menunda Pilkada.

Empat kabupaten dan kota yang Pilkada-nya ditunda antara lain Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar di Sumatera Utara; Manado, Sulawesi Utara, dan Fakfak, Papua Barat. Sementara itu, provinsi yang tak dapat melangsungkan pemungutan suara secara serentak adalah Kalimantan Tengah. (sur/sur)