Menteri Khofifah: Indikator Kemiskinan Belum Seragam

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan data kemiskinan yang ada di Indonesia masih belum seragam. Perbedaan terjadi karena indikator untuk menentukan kemiskinan masing-masing lembaga berbeda.

Lembaga yang memiliki indikator berbeda itu adalah adalah Bank Dunia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). yang memiliki acuan masing-masing.

Lihat juga: Ketimpangan Melebar Bank Dunia Waspadai Konflik Sosial di RI

kemensos sendiri menurut Khofifah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. "Dalam undang-undang tersebut diatur Menteri Sosial menyelenggarakan urusan sosial dengan mengajak kementerian/lembaga dan masyarakat, ” kata Khofifah dalam keterangan tertulis.

Untuk itu, Khofifah menyatakan Kemensos telah menggelar tiga kali Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan bank dunia, para pakar, perguruan tinggi, serta berbagai pihak terkait lainnya, yang salah satunya membahas mengenai perbedaan data.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan Kemensos telah menyelesaikan proses verfikasi dan validasi (veri-vali) kemiskinan. Hal itu diharapkan dapat menjadi basis data kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).

Lihat juga: Ketimpangan Melebar Bank Dunia Waspadai Konflik Sosial di RI

“Hasil dari veri-vali bisa menjadi basis data tunggal dan terpadu bagi kementerian/lembaga dan pemda di sektor masing-masing, termasuk untuk perencanaan penanganan kemiskinan,” kata Khofifah.

Terkait kendala pengiriman dan input data tersebut, Khofifah menyatakan telah melakukan bimbingan teknis terhadap pegawai di Kemensos untuk dapat menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS).

“Bimbingan teknis (bimtek) telah dilakukan, perangkat perangkat keras sudah dikirim ke daerah dan jika masih kurang agar pemda turut membantu, seperti laptop dan lainnya,” ucap Khofifah.

Khofifah mengharapkan melalui penerapan SIKS, dapat membantu kendala dalam proses veri-vali data. Sebab, selama ini proses veri-vali harus mengirim dan menerjunkan tim ke daerah dengan waktu yang tidak sebentar dan biaya tidak sedikit.

“Ke depan, input bisa cepat ketika terjadi perubahan data dari Penyandang Masalah Kesejaheraan Sosial (PMKS) di daerah masing-masing, ” kata Khofifah. (sur)