Pemerintah Dorong Pekerja Informal Daftar BPJS

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyatakan pemerintah terus mendorong agar pekerja informal mengikuti program jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau kaum buruh.

“Pekerja informal terus kita dorong dengan sosialisasi supaya kesadaran mereka semakin tinggi akan tingkat risiko pekerjaan mereka. Ini merupakan upaya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, terutama para pekerja atau buruh,” kata Hanif dalam keterangannya yang diterima CNN Indonesia.com seusai meluncurkan Ekspedisi "Kapsul Waktu" di Ternate, Maluku Utara, Minggu (13/12).

Hanif mengatakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan merupakan salah satu instrumen dari pemerintah Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat umum, termasuk pekerja formal dan informal.

Pilihan Redaksi Tenaga Kerja Asing Wajib Jadi Peserta BPJS Polisi Juga Akan Berikan Sanksi Administratif BPJS Sosialisasi Sanksi Administratif BPJS Hingga 2019 BPJS Kesehatan Denda 124 Perusahaan BTN Janjikan Kemudahan KPR bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Dia menyatakan optimistis perlindungan dan kesejahteraan pekerja terus meningkat dengan program kecelakaan kerja, program kematian, program jaminan hari tua dan program pensiun di bawah BPJS Ketenagakerjaan serta adanya jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Namun dalam mewujudkan kualitas jaminan sosial yang lebih baik itu, kata Hanif, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dalam masa transisi ekonomi informal ke ekonomi formal.

"Ekonomi informal masih mendominasi seperti sektor pertanian, perikanan dan perkebunan sehingga  untuk  mendapatkan akses lebih baik dari sistem perlindungan sosial, tentunya harus ditransformasi ke ekonomi formal secara bertahap, termasuk jumlah dalam kepesertaan BPJS," katanya.

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia pekerja di sektor informal, maka pihak Kementerian Ketenagakerjaan juga mendorong percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan percepatan sertifikasi kompetensi.

"Percepatan peningkatan kompetensi ini dengan mendorong agar mereka memiliki kompetensi bidang tertentu untuk dibekali sertifikasi kompetensi sehingga bisa lebih cepat masuk ke sektor formal dan mendapat perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik. Termasuk juga dengan Balai Latihan Kerja (BLK) di Ternate bagi masyarakat di Maluku Utara," tutur Hanif.

Dalam kesempatan yang sama juga digelar acara Jalan Sehat sebagai rangkaian kegiatan Ekspedisi Kapsul Waktu yang dilakukan dari Sabang sampai Merauke.

Acara dilengkapi pembacaan mimpi-mimpi yang dianggap paling penting bagi warga Maluku Utara. Harapannya agar ke depan, aspirasi dan mimpi-mimpi masyarakat, khususnya pekerja, dapat diwujudkan terutama dalam hal kesejahteraan para pekerja di Indonesia.

Pencanangan Ekspedisi Kapsul Waktu dilakukan sebelumnya di titik 0 Indonesia, di Kabupaten Sabang. Saat ini sudah hampir mencapai titik akhir di Merauke. Kapsul Waktu tersebut berada di Ternate untuk mengumpulkan harapan, mimpi, dan aspirasi masyarakat di Ternate.

Kapsul waktu ini sendiri merupakan sebuah gerakan untuk mengumpulkan suara rakyat dari Sabang hingga Merauke untuk nanti dapat dibuka pada 2085 dan melihat apakah harapan, mimpi dan aspirasi rakyat yang dikumpulkan telah terwujud.

Hal ini untuk menunjukkan gerakan Ayo Kerja yang menjadi tema pemerintahan saat ini. Kapsul Waktu berisi 35 Piagam Harapan dari 34 Provinsi dan 1 dari Presiden RI ke-7 yang akan disimpan di sebuah Monumen di Kabupaten Merauke, Papua. (obs)