"Kalau ini pasti di atas 90 persen, logikanya, kecuali ada tambahan penghasilan atau ada penghematan ya, karena komponen kami enggak besar," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Gedung Paripurna DPRD DKI Jakarta, Sabtu (19/12).
Bekas Bupati Belitung Timur itu mengambil contoh, jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) di bawah Rp1 miliar, sementara komponen-komponen peraturan ada Rp3 miliar, maka terdapat penghematan di sektor itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Ahok membacakan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda R-APBD) 2016 DKI Jakarta dalam rapat paripurna DPRD.
"Total rancangan APBD 2016 meningkat 0,92 persen dibanding APBD-P 2015," kata Ahok.
Jika pendapatan ditargetkan naik, Ahok menargetkan menurunkan belanja daerah. Belanja daerah tahun depan ditetapkan Rp59.101.068.377.232 atau turun 0,98 persen dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah Rp 59.685.552.609.233.
Untuk rincian belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung Rp24,517 triliun dan belanja langsung Rp34,583 triliun.
"Untuk belanja langsung di antaranya diperuntukkan pada Belanja Prioritas dan Unggulan dan Pencapaian visi misi RPJMD tahun 2013-2017, yaitu misi menjadikan Jakarta sebagai kota bebas masalah menahun, misi menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak, misi membangun pemerintahan yang bersih dan transparan, misi membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, dan misi mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi," ujar Ahok.
Ahok menjelaskan R-APBD 2016 merupakan penjabaran program tahun ke empat masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2017. Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat DKI Jakarta, termasuk Pemprov DKI dan DPRD DKI untuk dapat bekerja sama mewujudkan kota dan masyarakat Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.
"Saya harap pihak eksekutif dan legislatif dapat menyelesaikan Perda APBD 2016 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama," ujar sang Gubernur.
(meg)