Pemerintah Terbitkan Kebijakan Satu Peta Geospasial

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah hari ini menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi VIII. Ada tiga paket kebijakan yang disampaikan, salah satunya adalah pembuatan peta tingkat nasional yang memiliki ketepatan 1:50.000. 

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, peta ini sangat mendesak dibuat. “Pada waktu kebakaran,” kata Darmin di Istana Negara, Senin (21/12).

Ia mengatakan tidak berarti peta ini kurang penting. Alasannya, banyak hal menjadi tumpan tindih dan tidak cermat terjadi dalam hal penggunaan lahan. Konflik ini sulit diselesaikan karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) saling tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

Lihat juga: Kebijakan Baru, Pemerintah Hapus Bea Masuk Komponen Pesawat

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial pasal 2 mengamanahkan bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis.