Ahok Dinilai Gubernur DKI Jakarta Paling Rajin Gusur
Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Rabu, 23 Des 2015 15:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Oky Wiratama menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubenur yang paling banyak melakukan penggusuran.
Berdasarkan data LBH Jakarta pada Januari hingga Agustus 2015, tercatat ada 3.433 kepala keluarga (KK) yang menjadi korban penggusuran. Angka ini dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan era kepemimpinan gubernur sebelumnya.
"Penggusuran paling banyak terjadi di Jakarta Timur. Penggusuran ini kerap diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia," kata Oky saat ditemui di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Rabu (23/12).
Oky berpendapat selama ini Ahok selalu mengedepankan solusi berupa relokasi ke rumah susun sewa (rusunawa) bagi korban penggusuran. Padahal, kata Oky, solusi seharusnya tidak berupa relokasi saja.
"Padahal kalau lihat undang-undang tentang rusun, ganti rugi itu macam-macam, bisa berupa uang ganti rugi ataupun rumah susun sederhana milik (rusunami). Setidaknya warga bisa lebih lega kalau diberikan rusunami karena tidak perlu menyewa seumur hidup," kata Oky.
Oky mengatakan langkah relokasi bagi korban penggusuran menyebabkan hilangnya budaya dan mata pencaharian warga. Ia mengatakan banyak warga tidak bisa lagi berjualan seperti biasa karena dipindahkan ke rusunawa.
"Di banyak kasus yang saya tangani, warga justru memilih mengontrak sendiri daripada pindah ke rusunawa. Ada juga yang berakhir tinggal di musala karena tidak mampu bayar sewa rusun," kata Oky.
Dalam keterangan pers LBH Jakarta sebelumnya, disebutkan bahwa dalam setahun terakhir ada sekitar 20 ribu korban pelanggaran HAM di Jakarta. Jumlah tersebut naik tiga kali lipat dibandingkan kasus yang terjadi pada 2013 dan 2014.
Untuk 2013, LBH mencatat ada sekitar 6.695 kasus pelanggaran HAM, sedangkan di 2014 tak jauh berbeda yaitu 6.989 kasus.
Sebagian besar pelanggaran yang terjadi memiliki hubungan dengan kebijakan Pemprov DKI yang melakukan penggusuran paksa terhadap warga masyarakat.
Soal penggusuran paksa, kata Ahok, memang harus dilakukan agar masyarakat tidak lagi harus menderita akibat banjir. Lagi pula, warga yang digusur tinggal diberi pengganti tempat tinggal di rumah susun yang lebih nyaman.
"Jika tak dibongkar bagaimana?" kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/12). (bag)
Berdasarkan data LBH Jakarta pada Januari hingga Agustus 2015, tercatat ada 3.433 kepala keluarga (KK) yang menjadi korban penggusuran. Angka ini dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan era kepemimpinan gubernur sebelumnya.
"Penggusuran paling banyak terjadi di Jakarta Timur. Penggusuran ini kerap diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia," kata Oky saat ditemui di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Rabu (23/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di banyak kasus yang saya tangani, warga justru memilih mengontrak sendiri daripada pindah ke rusunawa. Ada juga yang berakhir tinggal di musala karena tidak mampu bayar sewa rusun," kata Oky.
Sebagian besar pelanggaran yang terjadi memiliki hubungan dengan kebijakan Pemprov DKI yang melakukan penggusuran paksa terhadap warga masyarakat.
Soal penggusuran paksa, kata Ahok, memang harus dilakukan agar masyarakat tidak lagi harus menderita akibat banjir. Lagi pula, warga yang digusur tinggal diberi pengganti tempat tinggal di rumah susun yang lebih nyaman.
"Jika tak dibongkar bagaimana?" kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/12). (bag)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK