Pelapor Ahok Kritik KPK Lamban Usut Kasus RS Sumber Waras

Jakarta, CNN Indonesia -- Amir Hamzah, pelapor kasus RS Sumber Waras, mengkritik lambannya kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi RS Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta. Kasus tersebut menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjaha Purnama alias Ahok.

Amir menyambangi gedung KPK bersama aktivis Ratna Sarumpaet. Sedianya, mereka ingin bertemu pimpinan namun tak diterima lantaran pimpinan tengah melakukan induksi.

"BPK melakukan audit investigasi atas permintaan KPK tapi kalau tidak ditindaklanjuti ya untuk apa? Yang kami minta adalah konsistensi dan komitmen KPK. Itu jadi tanda tanya," kata Amir di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/12).

Lihat juga: Ahok Tak Takut Pemimpin Baru KPK Lanjutkan Kasus Sumber Waras

Amir mengatakan, dirinya siap membantu memberikan barang bukti jika dibutuhkan. Ia mengklaim telah membawa dokumen yang dapat dijadikan bukti penyelewengan pemda DKI Jakarta. Hal senada diucapkan Ratna.

"Sebelum ganti formasi pimpinan ada laporan RS Sumber Waras. Kalau buktinya kurang, kami ke sini buat mengklarifikasi kurangnya apa. Buktinya banyak, kami mau cocokkan," kata Ratna.

Lihat juga: KPK Belum Tetapkan Status Ahok Soal Kasus Sumber Waras

Auditor negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyelewengan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit pelat merah seluas 3,7 hektar. BPK menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras yakni di Jalan Tomang Raya dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.

BPK menaksir kerugian negara sebanyak Rp 191 miliar.

Dalam laporannya, BPK meminta Ahok untuk membatalkan pembelian. Ahok juga direkomendasikan meminta pertanggungjawaban Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) agar menyerahkan lokasi fisik tanah di Jalan Kyai Tapa. Tak mengindahkan rekomendasi tersebut, Ahok justru berkukuh membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras. (utd)