Aktivis: Presiden Jokowi Harus Hentikan Krisis Ekologis

Yohannie Linggasari, CNN Indonesia | Selasa, 29/12/2015 15:29 WIB
Koordinator Forum Soeryo Adiwibowo mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya mulai mengambil langkah untuk mencegah keberlanjutan krisis sosial dan ekologis. Sejumlah peserta aksi 'long march' Kendeng Menjemput Keadilan berjalan menyusuri jalan jalur pantura Demak - Semarang, Jawa Tengah. (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lebih dari 200 orang yang terdiri dari akademisi, tokoh agama, tokoh kebudayaan dan aktivis sosial menyampaikan keprihatinan terhadap penanganan krisis ekologi dan sosial di Indonesia. Mereka tergabung dalam Forum Pengajar, Peneliti, dan Pemerhati Agraria, Lingkungan dan Kebudayaan.

Koordinator Forum Soeryo Adiwibowo mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya mulai mengambil langkah untuk mencegah keberlanjutan krisis sosial dan ekologis. Pasalnya, kerusakan ekologis, khususnya di Pulau Jawa, mulai mengkhawatirkan.

"Apalagi, proyek-proyek pembangunan di Jawa, seperti industri semen, waduk, serta pembangkit listrik berbasis batubara belum memberikan keadilan lingkungan dan sosial bagi masyarakat yang terdampak," kata Soeryo saat konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (29/12).
Di sisi lain, Direktur Sajogyo Institute Eko Cahyono mengatakan rencana pembangunan industri semen merupakan salah satu contoh proyek yang dapat menyebabkan krisis ekologi. Penambangan batu gamping untuk industri semen di Pegunungan Kendeng Utara, kata Eko, dapat mengancam keberlanjutan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.


"Padahal, CAT tersebut merupakan kawasan lindung geologi dan kawasan resapan air terbesar yang memasok sumber mata air di sekitarnya," kata Eko. Volume air yang dihasilkan oleh mata air-mata air yang ada di pegunungan karst ini dalam satu hari dapat mencapai sekitar 51.840.000 liter air.
Akademisi dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodihardjo mengatakan semua provinsi di Pulau Jawa mempunyai indeks rawan bencana banjir, longsor, dan kekeringan yang tinggi.

"Kondisi hutan di Pulau Jawa yang saat ini berada pada titik kritis perlu mendapatkan perhatian serius. Pulau Jawa hanya memiliki luasan hutan sebesar 3,38 persen dari seluruh kawasan hutan di Indonesia. Dari luasan tersebut, sebanyak 85,37 persen dikelola oleh Perum Perhutani," katanya.
Ia menjelaskan pada tahun 2000 luas tutupan hutan Jawa masih 2,2 juta hektare. Namun, di tahun 2009, merosot menjadi hanya 800 ribu hektare.

"Total luas tutupan hutan di kawasan produksi di Jawa hanya 23,1 persen. Akibatnya, sebanyak 123 titik DAS di Pulau Jawa terganggu. Jika ini terus berlangsung, maka sekitar 10,7 hektar DAS dan sub-DAS di Pulau Jawa akan semakin terancam," katanya.

Forum ini telah mengirimkan salinan usulan dan pendapat terkait krisis ekologis kepada Jokowi dan sejumlah menteri terkait. Dalam salinan tersebut, salah satu poinnya adalah meminta Jokowi menugaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menghentikan proses tukar-menukar kawasan hutan di Pulau Jawa, kecuali untuk kepentingan bencana alam.