Deretan 'Kegilaan' Ahok Sepanjang 2015

4. Kasus RS Sumber Waras

Kasus Rumah Sakit Sumber Waras mulai terkuak saat Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta mengeluarkan audit yang menyatakan ada mekanisme tak wajar saat Pemprov membeli lahan yayasan Sumber Waras tersebut. Mekanisme tak wajar itu tercantum dalam APBD 2014, sama seperti kasus pengadaan UPS.

Ahok dituding melakukan mekanisme penilaian tak wajar saat menentukan harga beli tanah tersebut. Data BPK menyebutkan Pemprov merugi Rp191 miliar akibat membeli lahan seluas 3,7 hektare itu.

BPK juga menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras, yakni di Jalan Tomang Utara, dengan lahan rumah sakit itu sendiri berada di Jalan Kyai Tapa.

Bangunan rawat inap RS Wumber Waras. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Audit BPK Jakarta soal Sumber Waras dianggap Ahok sebagai langkah tendensius yang dilakukan oleh Kepala BPK Jakarta Efdinal. Ahok menuduh Efdinal ingin menjatuhkan dia.

Perseteruan baru antara Ahok dengan instansi pemerintah pun kembali bergulir.

Seakan hendak menengahi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta BPK Pusat untuk melakukan audit investigasi terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras, dan salah satu cata investigasi itu ialah dengan meminta keterangan dari Ahok.

Ahok memenuhi undangan BPK untuk dimintai keterangan. Namun ketegangan kembali muncul saat permintaan Ahok agar pemeriksaannya dilakukan secara terbuka tak diamini oleh BPK.

Kekesalan Ahok terhadap BPK diperlihatkan dengan menunjukkan sikap sebaliknya. Saat memberikan keterangan di Gedung BPK dan di kantornya Balai Kota DKI Jakarta, Ahok tak henti-hentinya memuji kinerja para auditor BPK.

Namun keesokan harinya saat Ahok ditanya mengenai pemeriksaan itu di Balai Kota DKI Jakarta, dia langsung naik pitam dan kembali memaki-maki BPK.

Singkat cerita, BPK akhirnya menyerahkan hasil audit investigasi ke KPK untuk ditindaklanjuti. Namun masalah tak selesai di situ. Isu bahwa Ahok akan menjadi tersangka kasus Sumber Waras menyeruak pasca-audit investigasi diterima KPK.

Ahok pun langsung menantang KPK untuk benar-benar menindaklanjuti kasus tersebut. Dia mengklaim tak bersalah dan menyebut KPK melakukan kriminalisasi jika sampai menetapkan dia sebagai tersangka.

Hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Sumber Waras.

5. Jakarta-Bekasi Tegang gara-gara sampah Bantargebang

Berton-ton sampah dari seluruh penjuru DKI Jakarta selalu dibuang ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang terletak di Bekasi, Jawa Barat. Namun Oktober, Bantargebang mendadak enggan menerima sampah dari Jakarta.

DPRD Kota Bekasi menuding Ahok telah melanggar perjanjian perihal pengiriman sampah dari Jakarta ke Bantargebang. Hubungan Ahok dengan DPRD Bekasi pun jadi tegang.

Apalagi ditambah niat DPRD Bekasi memanggil Ahok terkait pelanggaran perjanjian kerja sama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan TPST Bantargebang yang diteken Pemkot Bekasi, Pemprov Jakarta, dan PT Godang Tua Jaya selaku pengelola Bantargebang.

Pelanggaran yang dituduhkan kepada Ahok adalah pengangkutan sampah oleh truk yang dilakukan di luar jam operasional, mekanisme penyetoran tipping fee, hingga muatan sampah yang dibuang berlebih.

Mendengar hal itu, Ahok berang dan balik menantang DPRD Bekasi untuk benar-benar menutup akses truk sampah menuju Bantargebang. Tantangan Ahok diterima.

Puluhan truk pengangkut sampah dari Jakarta menuju Bekasi yang melalui kawasan Cileungsi, Bogor, dicegat warga yang menolak kawasannya dilalui truk sampah. Alasan warga saat itu adalah bau tak sedap dari truk sampah mengganggu aktivitas warga.

Awal November, setidaknya ada 500 truk sampah yang dihadang oleh 150 orang warga. Aksi tersebut terjadi sejak pagi hingga malam hari. Buntutnya, Ahok kembali marah dan menuding ada oknum DPRD Bekasi di belakang penghadangan tersebut.

Tak hanya menyalahkan DPRD DKI, Ahok pun menyalahkan PT Godang Tua yang dianggap tak becus dalam mengelola Bantargebang hingga membuat sampah-sampah di sana menumpuk terbengkalai.

Tak tahan dengan kinerja PT Godang Tua Jaya, Ahok pun memutuskan kontrak. Dia juga berencana membangun tempat pembuangan sampah terpadu yang lebih modern di Jakarta agar sampah Jakarta tak perlu lagi singgah ke wilayah tetangga.

Tumpukan sampah di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. (CNN Indonesia/Eky Wahyudi)

Konflik Bantargebang baru usai setelah akhirnya Pemkot Bekasi bertamu ke Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu Ahok. Saat itu Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi datang langsung bertemu sang Gubernur.

Dari pertemuan itu disepakatilah empat butir perubahan dalam perjanjian yang sebelumnya pernah ditandatangani bersama. Perubahan itu antara lain terkait jam operasional truk yang sebelumnya hanya boleh membawa sampah dari pukul 21.00-05.00 menjadi 24 jam, dan perubahan rute yang dilalui truk-truk salah satunya melalui jalan tol.

Simak berikutnya: Ahok Dituntut Rp100 Miliar