Berikut rentetan perseteruan Ahok dengan instansi atau individu sepanjang tahun ini.
1. Mengesahkan APBD 2015 menggunakan Peraturan Gubernur
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak terima, DPRD lantas menyerang Ahok dengan mengatakan draf APBD 2015 yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri bukan hasil pembahasan di Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.
Ahok akhirnya menggunakan kuasanya sebagai Gubernur Jakarta dan mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk mengesahkan APBD 2015.
Itu kali pertama dalam sejarah Jakarta, APBD disahkan melalui Pergub. Biasanya APBD selalu disahkan menggunakan Peraturan Daerah. Total anggaran APBD 2015 adalah Rp69,28 triliun.
2. Kasus UPS dan perseteruan Ahok dengan Lulung
Kasus Uninterruptable Power Supply menyeruak setelah Pemprov DKI Jakarta menemukan kejanggalan dalam alokasi anggaran pada APBD 2014. Saat itu alokasi APBD untuk pengadaan alat UPS mencapai Rp12,1 triliun.
Keanehan makin terlihat saat salah satu pemenang tender pengadaan UPS nyatanya hanya sebuah ruko yang menyediakan jasa fotokopi. Pemprov pun menuding DPRD, khususnya Komisi E, sebagai biang kemunculan dana siluman pengadaan UPS tersebut.
Sorotan lantas tertuju pada Wakil Ketua DPRD Abraham ‘Lulung’ Lunggana yang saat APBD 2014 berlaku masih menjabat sebagai Koordinator Komisi E. Tapi di luar dugaan, Lulung justru menjadi orang yang melaporkan kasus tersebut ke Badan Reserse Kriminal Polri.
 Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham 'Lulung' Lunggana bak menjadi seteru 'abadi' Ahok. (CNN Indonesia/Safir Makki) |
Pada titik ini perseteruan antara Ahok dan Lulung mulai panas. Perang kata-kata antara keduanya menghiasi media-media selama kasus UPS tersebut berada di tahap penyelidikan, Maret sampai April.
Hingga akhirnya Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Alex Usman, Fahmi Zulfikar, Zaenal Soleman, dan Firmansyah sebagai tersangka kasus tersebut, barulah perseteruan antara Ahok dan Lulung reda.
Meski begitu keduanya bak menyimpan bara dalam sekam. Sampai sekarang, perang kata-kata masih sering terjadi antara Ahok dan Lulung.
3. Rusuh relokasi Kampung Pulo
Banjir yang tak pernah lepas dari Jakarta jadi alasan Ahok melakukan relokasi bagi warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, salah satunya di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Agustus.
Sebenarnya rencana relokasi bukan keputusan Ahok belaka, melainkan sudah dirancang sejak Ahok masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Dengan relokasi tersebut, Jokowi dan Ahok berharap agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung bisa pindah ke rumah susun dan tak perlu lagi menghadapi banjir tiap tahun. Pun agar normalisasi Sungai Ciliwung bisa dilakukan lebih mudah.
Namun faktanya warga Ciliwung tak bisa ‘ditaklukkan’ dengan mudah. Kerusuhan pecah selama sehari penuh di Kampung Pulo. Warga yang menolak relokasi tak sungkan melawan alat-alat berat yang dibawa oleh Pemprov Jakarta.
Adu jotos dan saling lempar antara warga dan aparat gabungan yang terdiri atas polisi, TNI, hingga Satuan Polisi Pamong Praja, tak terhindarkan. Sepanjang hari itu, Kamis (20/8), kerusuhan berlangsung sejak pagi hingga sore.
 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penggusuran Kampung Pulo hingga 1,8 kilometer, dan menyiapkan Rusunawa Jatinegara Barat bagi warga terdampak. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Tak ada korban jiwa dalam kerusuhan itu. Namun sejumlah elemen masyarakat terluka. Beberapa alat berat milik Pemprov pun dibakar warga yang sudah sangat emosi.
Simak berikutnya: Jakarta-Bekasi Tegang gara-gara Sampah Bantargebang
Deretan 'Kegilaan' Ahok Sepanjang 2015
Omongan Ahok yang spontan kerap membuat gerah banyak orang. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
4. Kasus RS Sumber Waras
Kasus Rumah Sakit Sumber Waras mulai terkuak saat Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta mengeluarkan audit yang menyatakan ada mekanisme tak wajar saat Pemprov membeli lahan yayasan Sumber Waras tersebut. Mekanisme tak wajar itu tercantum dalam APBD 2014, sama seperti kasus pengadaan UPS.
Ahok dituding melakukan mekanisme penilaian tak wajar saat menentukan harga beli tanah tersebut. Data BPK menyebutkan Pemprov merugi Rp191 miliar akibat membeli lahan seluas 3,7 hektare itu.
BPK juga menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras, yakni di Jalan Tomang Utara, dengan lahan rumah sakit itu sendiri berada di Jalan Kyai Tapa.
 Bangunan rawat inap RS Wumber Waras. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Audit BPK Jakarta soal Sumber Waras dianggap Ahok sebagai langkah tendensius yang dilakukan oleh Kepala BPK Jakarta Efdinal. Ahok menuduh Efdinal ingin menjatuhkan dia.
Perseteruan baru antara Ahok dengan instansi pemerintah pun kembali bergulir.
Seakan hendak menengahi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta BPK Pusat untuk melakukan audit investigasi terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras, dan salah satu cata investigasi itu ialah dengan meminta keterangan dari Ahok.
Ahok memenuhi undangan BPK untuk dimintai keterangan. Namun ketegangan kembali muncul saat permintaan Ahok agar pemeriksaannya dilakukan secara terbuka tak diamini oleh BPK.
Kekesalan Ahok terhadap BPK diperlihatkan dengan menunjukkan sikap sebaliknya. Saat memberikan keterangan di Gedung BPK dan di kantornya Balai Kota DKI Jakarta, Ahok tak henti-hentinya memuji kinerja para auditor BPK.
Namun keesokan harinya saat Ahok ditanya mengenai pemeriksaan itu di Balai Kota DKI Jakarta, dia langsung naik pitam dan kembali memaki-maki BPK.
Singkat cerita, BPK akhirnya menyerahkan hasil audit investigasi ke KPK untuk ditindaklanjuti. Namun masalah tak selesai di situ. Isu bahwa Ahok akan menjadi tersangka kasus Sumber Waras menyeruak pasca-audit investigasi diterima KPK.
Ahok pun langsung menantang KPK untuk benar-benar menindaklanjuti kasus tersebut. Dia mengklaim tak bersalah dan menyebut KPK melakukan kriminalisasi jika sampai menetapkan dia sebagai tersangka.
Hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Sumber Waras.
5. Jakarta-Bekasi Tegang gara-gara sampah Bantargebang
Berton-ton sampah dari seluruh penjuru DKI Jakarta selalu dibuang ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang terletak di Bekasi, Jawa Barat. Namun Oktober, Bantargebang mendadak enggan menerima sampah dari Jakarta.
DPRD Kota Bekasi menuding Ahok telah melanggar perjanjian perihal pengiriman sampah dari Jakarta ke Bantargebang. Hubungan Ahok dengan DPRD Bekasi pun jadi tegang.
Apalagi ditambah niat DPRD Bekasi memanggil Ahok terkait pelanggaran perjanjian kerja sama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan TPST Bantargebang yang diteken Pemkot Bekasi, Pemprov Jakarta, dan PT Godang Tua Jaya selaku pengelola Bantargebang.
Pelanggaran yang dituduhkan kepada Ahok adalah pengangkutan sampah oleh truk yang dilakukan di luar jam operasional, mekanisme penyetoran tipping fee, hingga muatan sampah yang dibuang berlebih.
Mendengar hal itu, Ahok berang dan balik menantang DPRD Bekasi untuk benar-benar menutup akses truk sampah menuju Bantargebang. Tantangan Ahok diterima.
Puluhan truk pengangkut sampah dari Jakarta menuju Bekasi yang melalui kawasan Cileungsi, Bogor, dicegat warga yang menolak kawasannya dilalui truk sampah. Alasan warga saat itu adalah bau tak sedap dari truk sampah mengganggu aktivitas warga.
Awal November, setidaknya ada 500 truk sampah yang dihadang oleh 150 orang warga. Aksi tersebut terjadi sejak pagi hingga malam hari. Buntutnya, Ahok kembali marah dan menuding ada oknum DPRD Bekasi di belakang penghadangan tersebut.
Tak hanya menyalahkan DPRD DKI, Ahok pun menyalahkan PT Godang Tua yang dianggap tak becus dalam mengelola Bantargebang hingga membuat sampah-sampah di sana menumpuk terbengkalai.
Tak tahan dengan kinerja PT Godang Tua Jaya, Ahok pun memutuskan kontrak. Dia juga berencana membangun tempat pembuangan sampah terpadu yang lebih modern di Jakarta agar sampah Jakarta tak perlu lagi singgah ke wilayah tetangga.
 Tumpukan sampah di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. (CNN Indonesia/Eky Wahyudi) |
Konflik Bantargebang baru usai setelah akhirnya Pemkot Bekasi bertamu ke Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu Ahok. Saat itu Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi datang langsung bertemu sang Gubernur.
Dari pertemuan itu disepakatilah empat butir perubahan dalam perjanjian yang sebelumnya pernah ditandatangani bersama. Perubahan itu antara lain terkait jam operasional truk yang sebelumnya hanya boleh membawa sampah dari pukul 21.00-05.00 menjadi 24 jam, dan perubahan rute yang dilalui truk-truk salah satunya melalui jalan tol.
Simak berikutnya: Ahok Dituntut Rp100 Miliar
Bus-bus Metromini yang terkena razia Dinas Perhubungan DKI Jakarta dikandangkan di Rawa Buaya, Jakarta Barat, Minggu (20/12). (ANTARA/M Ali Wafa)
Yusri Isnaeni, ibu rumah tangga 32 tahun yang menggugat Ahok Rp100 miliar. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)
