Akbar Tandjung Khawatir Golkar Hanya Tinggal Nama

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Riau Akbar Tandjung menilai konflik kepengurusan terus terjadi dan tidak terselesaikan, maka partai beringin terancam tinggal nama dari kancah perpolitikan nasional.

Menurut Akbar, hal ini akan membuat Golkar tidak lagi dapat mengikuti agenda politik, seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Karena, hingga kini belum ada kepengurusan sah yang diakui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Jadi bisa dikatakan kalau itu kejadian dan masih terus saja, ya tidak mungkin kami bisa ikut Pilkada. Kalau tidak mungkin ikut Pilkada, apa artinya? Bukan papan bawah lagi, tapi bisa dianggap tidak ada," kata Akbar di kantornya, Jakarta, Selasa (5/1).

Lihat juga: Target Pajak Tak Realistis, DPR Dorong Pembahasan Revisi APBN

Akbar berpendapat, jika hal itu benar terjadi dan Golkar tidak dapat mengikuti agenda politik, maka dia yakin akan membuat marah semua pihak, baik kader arus bawah hingga tingkat atas.

"Marahnya kepada siapa? Kepada orang yang menyebabkan partai tidak bisa ikut," kata Akbar.

Akbar menjelaskan, syarat partai dapat mengajukan calon untuk mengikuti agenda pemilu, seperti Pilkada 2017 harus memiliki kepengurusan yang sah. Hal itu setelah mendapat izin dari Komisi Pemilihan Umum.

Sementara, Akbar mengatakan Golkar kubu Aburizal Bakrie yang mengklaim sebagai pengurus sah, hingga kini masih berjuang mendapat pengakuan Kemenkumham. Aburizal disebutnya juga masih bersikukuh tidak ada Musyawarah Nasional hingga 2019.

Lihat juga: Soal Listrik DPP Golkar Dinilai Tak Perlu Diumbar ke Publik

"Makanya kami mengusulkan Munas itu. Kalau memang mengutamakan kepentingan partai, apa keberatannya," ujar Akbar.

Dengan Munas, Akbar berkata, akan membuka kesempatan bagi siapapun baik Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie untuk dapat berkompetisi secara demokratis dan adil. Namun, Akbar meminta tokoh lain yang berkeinginan memimpin Golkar juga tidak boleh dihalangi.

"Nanti kita lihat siapa yang terpilih dan kita hormati," ucap Akbar.

Perseteruan konflik Golkar saat ini memasuki babak baru. Kelompok Generasi Muda Partai Golkar dan pengurus Golkar versi Munas Ancol mendorong Mahkamah Partai untuk mendesak diadakan Munas. Mahkamah Partai dianggap memiliki dasar hukum.

Lihat juga: Golkar Diprediksi Hadapi Lima Tantangan Berat Tahun Ini

Sedangkan, melalui rapat konsultasi Partai Golkar hasil Munas Bali kubu Aburizal Bakrie menolak menggelar Munas tahun ini dengan dalih tidak ada dasar hukumnya. (pit)