KPK Puji Program e-Budgeting Ahok
Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Rabu, 13 Jan 2016 09:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memuji Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menerapkan mekanisme penganggaran melalui electronic budgeting (e-budgeting). Menurut Agus, cara tersebut dapat merangkul masyarakat untuk turut mengawasi kinerja pemerintah agar tak menjurus ke rasuah.
"Kalah hari ini baru ada electronic procurement dan seharusnya ada electronic budgeting dan ada electronic monitoring. Contohnya Ahok menggunakan e-budgeting, kalau diterapkan di seluruh Indonesia, masyarakat akan secara partisipatif mengotrol dan melakukan koreksi," kata Agus saat berbincang dengan awak media di Kantor KPK, Jakarta, kemarin.
"Kalah hari ini baru ada electronic procurement dan seharusnya ada electronic budgeting dan ada electronic monitoring. Contohnya Ahok menggunakan e-budgeting, kalau diterapkan di seluruh Indonesia, masyarakat akan secara partisipatif mengotrol dan melakukan koreksi," kata Agus saat berbincang dengan awak media di Kantor KPK, Jakarta, kemarin.
Selain penganggaran, Agus juga mengimbau pemerintah daerah untuk melaksanakan program perencanaan yang dapat dikontrol masyarakat langsung. Agus menjelaskan, masyarakat dapat menjadi pengawas langsung dan mengkritik jalannya pemerintahan yang sedang berjalan.
Jika ada yang janggal dan muncul indikasi korupsi, Agus meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan ke lembaga antirasuah melalui bagian Pengaduan Masyarakat. "KPK juga bekerja bersama rakyat. Rakyat bisa mengoreksi layanan-layanan yang dilakukan pemerintah, mulai layanan pendidikan, layanan kesehatan, san lainnya," ungkapnya.
Mantan Kepala Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa ini juga menekankan pada pengelolaan dana desa yang jumlahnya triliunan rupiah. Menurutnya, peran aktif masyarakat justru dapat memberantas rasuah di elemen dasar dan tingkat bawah, tak hanya elite. Masyarakat yang memilki mata banyak dapat langsung mengawasi secara langsung praktik di lapangan.
Di satu sisi, KPK dan Kementerian Dalam Negeri bakal menggodok perangkat sampai tingkat perencanaan di desa agar tak menjurus ke korupsi. Apabila perangkat tersebut rampung, diharapkan pemerintah daerah dan aparat desa dapat menjalankan program tanpa praktik rasuah.
"Ini kan mengintegrasikan penindakan dan pencegahan," katanya.
(pit/pit)
Jika ada yang janggal dan muncul indikasi korupsi, Agus meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan ke lembaga antirasuah melalui bagian Pengaduan Masyarakat. "KPK juga bekerja bersama rakyat. Rakyat bisa mengoreksi layanan-layanan yang dilakukan pemerintah, mulai layanan pendidikan, layanan kesehatan, san lainnya," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan mengintegrasikan penindakan dan pencegahan," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK