Jajaran Pimpinan KPK Sambangi Kantor BPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyambangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan lembaga antirasuah periode masa kepengurusan 2015-2019.

Kedatangan pimpinan KPK Agus Rajardjo bersama empat koleganya mendapat sambutan langsung dari Ketua BPK Harry Azhar beserta jajaran pejabat birokrasi lembaga pemeriksa keuangan itu. Pertemuan yang mengagendakan peningkatan kerja sama dan saling tukar informasi tersebut berlangsung tertutup.

Lihat juga: KPK Puji Program e-Budgeting Ahok

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan jalinan kerja sama lembaganya dengan BPK sangat diperlukan mengingat dalam setiap menjalankan tugas pemberantasan korupsi KPK sangat membutuhkan audit dari BPK guna mencari tahu nilai kerugian negara dari setiap pengusutan perkara.

"KPK berupaya meningkatkan kerja sama yang sudah terbina selama ini dengan BPK, maupun dengan lembaga lainnya, ujar Laode saat dikonfirmasi Kamis (13/1).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan kunjungannya ke BPK merupakan bagian dari courtsey call yang dilakukan KPK dengan sejumlah auditor lainnya. Kunjungan ke BPK juga diakui sebagai rangkaian dari koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan KPK dengan Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian RI, dan Komisi Yudisial.

"Pertemuan dengan BPK masih dalam rangka koordinasi," kata Basaria.

Lihat juga: KPK Hitung Kerugian Negara Petral

BPK merupakan lembaga tinggi negara yang punua wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan uang negara tersebut dalam banyak hal telah menjadi tumpuan KPK untuk mencari tahu potensi kerugian negara dari setiap perkara yang mereka usut.

KPK sendiri saat ini telah memasuki periode kepengurusan Jilid IV. Lembaga pimpinan Agus Rahardjo dalam sejumlah kesempatan telah menegaskan bahwa KPK kali ini tidak alan melulu mengedepankan aspek penindakan. Bidang pencegahan di KPK pun tengah dikaji secara serius guna mengimbangi fungsi dan peran KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. (sip)