Warga Diminta Rangkul Eks Gafatar di Kampung Halaman
Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Jumat, 22 Jan 2016 14:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menghimbau masyarakat tidak memusuhi mantan pengikut kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Warga diminta merangkul eks Gafatar agar bisa kembali menjalani kehidupan normal.
Rapat koordinasi lintas kementerian yang diwakili pejabat eselon I siang ini menyepakati harus ada jaminan keamanan dalam pemulangan bekas anggota Gafatar dari Kalimantan Barat.
Para bekas anggota Gafatar ini dinilai bukan pelaku ajarat sesat, melainkan warga negara yang menjadi korban.
"Jadi jangan dimusuhi, tapi dirangkul untuk kembali ke jalan yang lurus. Mereka ini warga negara Indonesia, punya hak hidup di negara kita. Mereka hanya memiliki pemikiran keliru yang harus kita luruskan," kata Sekretaris Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Sartono, di Jakarta, Jumat (22/1).
Dalam rapat koordinasi lintas kementerian, Agus menyatakan pemerintah sepakat untuk menjamin kebutuhan dasar eks Gafatar di kampung asal. Pemerintah juga akan mendata sekiranya ada aset milik mereka di Kalimantan yang bisa dikembalikan sebagai hak kepemilikan.
Dari segi keamanan, kepolisian akan membantu memastikan kondisi masyarakat kondusif. Departemen Dalam Negeri bersama Polri akan memberikan imbauan agar mereka yang kembali ke lingkungan masyarakat tidak mendapat penolakan.
Kementerian Pendidikan akan menghitung berapa jumlah anak sekolah eks Gafata. Saat ini baru ditaksir sekitar 600 orang. Kemendikbud selanjutnya akan menerbitkan surat edaran agar mereka bisa melanjutkan pendidikan.
Pemerintah hari ini mulai mengurus rencana pemulangan mantan pengikut kelompok Gerakan Fajar Nusantara yang telah dikonsenterasikan di penampungan di pontianak. Jumlah pengikut Gafatar yang dipulangkan disebut mencapai 1.119 orang.
Agus menyatakan total 1.119 eks Gafatar yang dipulangkan merupakan jumlah yang didapat hasil sinkronisasi data yang dimiliki antarkementerian dan pencocokan jumlah di lapangan. Dia menegaskan angka itu belum bersifat final dan tidak menutup kemungkinan bakal mengalami penambahan jumlah.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, eks Gafatar yang berada di pengugsian saat ini jumlahnya mencapai 1.611. Mereka semua telah didata untuk dipulangkan ke kampung asalnya.
Total 1.611 eks Gafatar itu berasal dari Jawa Timur (712 jiwa), Jawa Tengah (145), Daerah Istimewa Yogyakarta (276), Jawa Barat (297), DKI Jakarta (90), Banten (4), Medan (13), Riau (99), Aceh (2), Sumatera Barat (4), Lampung (4), dan Kepulauan Riau (8).
Di Kementerian Sosial, mereka mencatat setidaknya ada 1.484 eks Gafatar di sekitar pengungsian, 442 di antaranya masih anak-anak.
"Data yang kami miliki tidak sama. Setelah berkoordinasi tadi, kami merujuk pada angka 1.119. Jumlah itu tentunya bisa saja bertambah. Kami masih terus memantau perkembangan di lapangan," ujar Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Andi ZA Dulung.
Menurut Andi, pendataan final nantinya bisa dipastikan setelah proses evakuasi pemberangkatam dimulai. Andi mengatakan saat ini proses evakuasi pemulangan masih menanti kedatangan KRI.
Dari segi pengamanan, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sudah menjalin koordinasi dengan Kodam Tanjung Pura, yang saat ini ada di Pontianak. Pemulangan para eks Gafatar nantinya akan mendapat pengamanan lanjutan dari aparat, terutama, di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, sampai ke tingkat Polsek untuk memastikan mereka bisa pulang ke peraduan dengan selamat. (sur)
Rapat koordinasi lintas kementerian yang diwakili pejabat eselon I siang ini menyepakati harus ada jaminan keamanan dalam pemulangan bekas anggota Gafatar dari Kalimantan Barat.
Para bekas anggota Gafatar ini dinilai bukan pelaku ajarat sesat, melainkan warga negara yang menjadi korban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat koordinasi lintas kementerian, Agus menyatakan pemerintah sepakat untuk menjamin kebutuhan dasar eks Gafatar di kampung asal. Pemerintah juga akan mendata sekiranya ada aset milik mereka di Kalimantan yang bisa dikembalikan sebagai hak kepemilikan.
Dari segi keamanan, kepolisian akan membantu memastikan kondisi masyarakat kondusif. Departemen Dalam Negeri bersama Polri akan memberikan imbauan agar mereka yang kembali ke lingkungan masyarakat tidak mendapat penolakan.
Pemerintah hari ini mulai mengurus rencana pemulangan mantan pengikut kelompok Gerakan Fajar Nusantara yang telah dikonsenterasikan di penampungan di pontianak. Jumlah pengikut Gafatar yang dipulangkan disebut mencapai 1.119 orang.
Agus menyatakan total 1.119 eks Gafatar yang dipulangkan merupakan jumlah yang didapat hasil sinkronisasi data yang dimiliki antarkementerian dan pencocokan jumlah di lapangan. Dia menegaskan angka itu belum bersifat final dan tidak menutup kemungkinan bakal mengalami penambahan jumlah.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, eks Gafatar yang berada di pengugsian saat ini jumlahnya mencapai 1.611. Mereka semua telah didata untuk dipulangkan ke kampung asalnya.
Total 1.611 eks Gafatar itu berasal dari Jawa Timur (712 jiwa), Jawa Tengah (145), Daerah Istimewa Yogyakarta (276), Jawa Barat (297), DKI Jakarta (90), Banten (4), Medan (13), Riau (99), Aceh (2), Sumatera Barat (4), Lampung (4), dan Kepulauan Riau (8).
Di Kementerian Sosial, mereka mencatat setidaknya ada 1.484 eks Gafatar di sekitar pengungsian, 442 di antaranya masih anak-anak.
"Data yang kami miliki tidak sama. Setelah berkoordinasi tadi, kami merujuk pada angka 1.119. Jumlah itu tentunya bisa saja bertambah. Kami masih terus memantau perkembangan di lapangan," ujar Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Andi ZA Dulung.
Menurut Andi, pendataan final nantinya bisa dipastikan setelah proses evakuasi pemberangkatam dimulai. Andi mengatakan saat ini proses evakuasi pemulangan masih menanti kedatangan KRI.
Dari segi pengamanan, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sudah menjalin koordinasi dengan Kodam Tanjung Pura, yang saat ini ada di Pontianak. Pemulangan para eks Gafatar nantinya akan mendapat pengamanan lanjutan dari aparat, terutama, di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, sampai ke tingkat Polsek untuk memastikan mereka bisa pulang ke peraduan dengan selamat. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK