Jokowi: Harga Pangan di Indonesia Masih Mahal
Resty Armenia | CNN Indonesia
Rabu, 27 Jan 2016 23:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menilai harga pangan di Indonesia masih lebih mahal jika dibandingkan negara-negara lain yang tingkat perekonomiannya hampir sama.
"Dari informasi yang saya peroleh, pangan kita masih lebih mahal dibandingkan negara-negara lain. Harga pangan kita berada di tingkat lebih tinggi dibandingkan negara lain, seperti Filipina, China, Kamboja, India, Thailand, maupun Vietnam. Ini fakta," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/1).
Padahal, lanjut Jokowi, jika dilihat secara lebih detail, di tengah tingginya harga pangan di Indonesia, terdapat fakta bahwa 81 persen penduduk negara ini adalah konsumen beras.
Artinya, kenaikan harga pangan akan memukul 81 persen jumlah penduduk Indonesia. Adapun makanan, ucapnya, menyumbangkan 73 persen pengaruh dalam garis kemiskinan.
"Tadi pagi saya juga mendapatkan data bahwa kenaikan harga pangan dimulai tahun 2011. Sampai 2014-2015 kemarin, naiknya sudah hampir mencapai 70 persen. Ini hati-hati, harus betul-betul dicermati, sehingga harga bisa kita kembalikan pada harga masing-masing yang normal," katanya.
Maka, lanjutnya, dibutuhkan langkah-langkah komprehensif dalam memperbaiki permintaan, rantai-rantai perdagangan, sistem data dan informasi mengenai kondisi pertanian Indonesia.
Jokowi menekankan bahwa tujuan kebijakan di bidang pangan selama ini adalah dalam rangka membuat pangan rakyat tercukupi. Tujuan lainnya, tuturnya, yakni untuk mengurangi kemiskinan, karena masalah pangan memberikan kontribusi yang besar terhadap angka kemiskinan.
"Yang ketiga, untuk membuat petani lebih sejahtera dan membuat produsen pangan dalam negeri makin besar andilnya dalam mencukupi kebutuhan pangan. Juga untuk membuat APBN kita semakin efektif untuk menjangkau rakyat. Ini yang berhubungan nantinya dengan subsidi," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, pemerintah harus berupaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pedagang, tanpa mengesampingkan kecukupan pangan konsumen.
"Jadi yang sejahtera jangan hanya yang tengah. Yang pedagangnya, yang trader-nya, tapi yang berproduksi juga harus diberikan juga keuntungan dan kesejahteraan," ujarnya.
Intinya, imbuh Jokowi, negara memerlukan sebuah kebijakan yang menyeimbangkan antara produsen, pedagang, dan konsumen. Ia sadar bahwa untuk membuat kebijakan seperti itu bukan perkara yang mudah, namun ia tetap yakin hal itu bisa dilakukan jika seluruh pihak memiliki visi dan pemikiran yang sama.
"Oleh sebab itu, saya minta, dalam merumuskan kebijakan pangan mempunyai cara pandang yang komprehensif. Tidak, misalnya, Kementerian Pertanian hanya bisa memikirkan petani saja, tetapi juga pedagang jangan memikirkan perdagangan saja, tapi tolong semuanya dilihat kembali," katanya. (meg)
"Dari informasi yang saya peroleh, pangan kita masih lebih mahal dibandingkan negara-negara lain. Harga pangan kita berada di tingkat lebih tinggi dibandingkan negara lain, seperti Filipina, China, Kamboja, India, Thailand, maupun Vietnam. Ini fakta," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/1).
Padahal, lanjut Jokowi, jika dilihat secara lebih detail, di tengah tingginya harga pangan di Indonesia, terdapat fakta bahwa 81 persen penduduk negara ini adalah konsumen beras.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi pagi saya juga mendapatkan data bahwa kenaikan harga pangan dimulai tahun 2011. Sampai 2014-2015 kemarin, naiknya sudah hampir mencapai 70 persen. Ini hati-hati, harus betul-betul dicermati, sehingga harga bisa kita kembalikan pada harga masing-masing yang normal," katanya.
Jokowi menekankan bahwa tujuan kebijakan di bidang pangan selama ini adalah dalam rangka membuat pangan rakyat tercukupi. Tujuan lainnya, tuturnya, yakni untuk mengurangi kemiskinan, karena masalah pangan memberikan kontribusi yang besar terhadap angka kemiskinan.
"Yang ketiga, untuk membuat petani lebih sejahtera dan membuat produsen pangan dalam negeri makin besar andilnya dalam mencukupi kebutuhan pangan. Juga untuk membuat APBN kita semakin efektif untuk menjangkau rakyat. Ini yang berhubungan nantinya dengan subsidi," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, pemerintah harus berupaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pedagang, tanpa mengesampingkan kecukupan pangan konsumen.
"Jadi yang sejahtera jangan hanya yang tengah. Yang pedagangnya, yang trader-nya, tapi yang berproduksi juga harus diberikan juga keuntungan dan kesejahteraan," ujarnya.
Intinya, imbuh Jokowi, negara memerlukan sebuah kebijakan yang menyeimbangkan antara produsen, pedagang, dan konsumen. Ia sadar bahwa untuk membuat kebijakan seperti itu bukan perkara yang mudah, namun ia tetap yakin hal itu bisa dilakukan jika seluruh pihak memiliki visi dan pemikiran yang sama.
"Oleh sebab itu, saya minta, dalam merumuskan kebijakan pangan mempunyai cara pandang yang komprehensif. Tidak, misalnya, Kementerian Pertanian hanya bisa memikirkan petani saja, tetapi juga pedagang jangan memikirkan perdagangan saja, tapi tolong semuanya dilihat kembali," katanya. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK