Gerindra Nilai Dewan Pengawas Dapat Lemahkan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keberadaan dewan pengawas dalam draf perubahan atau revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melemahkan lembaga antirasuah itu.

"Sikap Gerindra menolak, karena kami menganggap revisi itu bisa melemahkan KPK. Semuanya harus lewat dewan pengawas. Prinsipnya harus ada yang mengawasi tapi tidak seperti itu," kata Fadli, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/2).

Fadli berpendapat dewan pengawas nantinya akan menghambat kinerja KPK. Apalagi disebutkan dalam draf revisi itu, penyadapan harus mendapat izin dewan pengawas.

Lihat juga: Draf RUU KPK Masih Dapat Berubah

Dalam draf revisi UU KPK yang beredar, pada Pasal 12A ayat 1 bahwa penyadapan harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas. Pimpinan KPK juga harus melakukan hal serupa jika ingin melakukan penyadapan.

Politikus Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond Junaedi Mahesa mengatakan izin penyadapan oleh dewan pengawas harus dikaji lebih jauh.

Pasalnya, izin tersebut dapat menghambat gerak KPK yang membutuhkan kecepatan dalam mengusut suatu kasus.

"Kalau membatasi gerak, padahal KPK perlu bergerak dengan lincah. Nah ini lah yang menurut kamin kami perlu mencermati tidak buru-buru menerima," kata Desmond.

Lihat juga: Baleg Akan Undang KPK dan Pakar Hukum Sebelum Bentuk Panja

Kemarin, Senin (1/2) Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai membahas harmonisasi draf revisi UU KPK yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016.

Draf RUU KPK ini dipaparkan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Risa Mariska dan Ichsan Soelistyo sebagai perwakilan fraksi pengusul.

Dalam draf tersebut, Riska memaparkan beberapa poin perubahan yang diusulkan, diantaranya soal penyadapan, dan pembentukan dewan pengawas.

"Penyadapan, yang diatur dalam pasal 12A sampai dengan pasal 12F. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan mengenai izin penyadapan dan mekanisme untuk melakukan penyadapan," kata Risa di ruang rapat Baleg, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/2).

Lihat juga: Naskah Akademis RUU KPK Ditargetkan Masuk Baleg Pekan Depan

Sementara, mengenai pembentukan dewan pengawas diatur dalam Pasal 37A sampai dengan 37F. Pasal-pasal itu mengatur tugas pokok dan fungsi, syarat-syarat menjadi anggota dewan pengawas serta pengangkatan dan pemberhentian. (pit)