Eksponen Golkar Tak Mau Lagi Kecolongan soal Munas

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Departemen Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Pusat Golkar Munas Riau 2009 Agun Gunandjar Sudarsa berharap penyelenggaraan Musyawaran Nasional (Munas) atau Munas Luar Biasa (Munaslub) bisa memfasilitasi dua kubu yang selama ini berseberangan di partai beringin.

Agun mengingatkan kembali bahwa Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hanya memberi kewenangan kepada DPP untuk membentuk panitia guna menyelenggarakan Munas/Munaslub sesuai dengan Anggaran Dasar/Rumah Tangga partai beringin.

"Tidak ada kewenangan lainnya di luar itu. Kata Kuncinya adalah sesuai AD/ART, demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan," kata Agun dalam pernyataan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (3/2).

Lihat juga: Jusuf Kalla Kembali Pertemukan Agung-Ical Pasca Rapimnas

Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Partai Golkar, DPP merupakan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif. Dengan kata lain, ujar Agun, pembentukan kepanitiaan, kepesertaan, agenda, materi, dan tempat pelaksanaan Munas harus diputuskan dalam rapat pleno, bukan rapat harian.

Perhatian Agun terhadap persiapan Munas/Munaslub Golkar diutarakan menanggapi agenda rapat harian DPP Golkar (Riau) yang rencananya bakal digelar Kamis besok (4/2). Munas/Munaslub Golkar dipandang sebagai solusi akhir bagi penyelesaian keretakan partai.

"Janganlah kesalahan masa lalu diulang kembali ketika rapat pleno 24-35 November 2014 secara sepihak diputuskan waktu, tempat, dan panitia Munas-nya," kata Agun.

Keputusan sepihak untuk menggelar Munas Bali kala itu, kata Agun, telah mengakibatkan munculnya Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) yang kemudian menyelenggarakan Munas tandingan di Ancol.

Lihat juga: Presiden Jokowi Minta Parpol Berseteru Segera Lakukan Mediasi

Agun menyatakan penyelenggaraan Munas merupakan core business dari bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK). Sehingga dia menilai penyelenggara dan pelaksana Munas nantinya harus melibatkan pimpinan dan anggota pengurus DPP yang membidangi OKK.

Adapun pengurus dari bidang-bidang lainnya, kata Agun, dilibatkan dalam kepanitiaan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

"Mari gunakan bahasa 'kita', bukan 'aku' dan 'kamu'. Golkar milik semua, bukan milik sekelompok orang," kata Agun.

Lihat juga: Penyelenggaraan Munaslub Golkar Dibahas Pekan Ini

(gil/agk)