Akbar Tanjung: Ical Berkeras Enggan Gelar Munaslub

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung yang berada di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie mengatakan bahwa sang ketua umum terpilih masih berkeras untuk tidak menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Saya bertemu Ical dan berbincang soal Munaslub, dia tidak setuju. Katanya selain mahal, Ical lebih memilih lewat jalur hukum," kata Akbar saat berbincang dengan CNN Indonesia, Rabu (27/5).

Akbar menuturkan keengganan Ical untuk menggelar munaslub dianggap tidak beralasan. Pasalnya masalah biaya tidaklah berarti dibandingkan perpecahan partai.

"Biaya saya bisa prediksi tidak lebih dari Rp 5 miliar. Dibuat dua hari satu malam, itu cukup," ujar Akbar.

Terkait dengan islah, Akbar mengaku tidak akan terlalu berarti, karena pengaturan kepengurusan melalui islah malah akan menimbulkan masalah baru. Islah, pada dasarnya mesti menghasilkan sebuah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam hal ini terkait kepengurusan.

Pilihan Redaksi Golkar Agung: Tak Ada Islah Terbatas dengan Kelompok Ical Golkar Ical Ingin Kesepakatan Islah Menyeluruh Nasib Pilkada Partai Bersengketa Ada di Tangan Jokowi Kubu Ical Yakin Islah Disepakati Pekan Ini Waktu Kesekapatan Islah Belum Jelas, Kubu Agung Gelar Rapat

"Islah itu harus menghasilkan kepengurusan, tapi bagaimana menemukan format baru kepengurusan lewat islah. Siapa yang mau jadi ketua umum? misalnya Agung ketum, apa Ical bisa terima? Itu kan masalah baru."

Untuk itu, jika kedua belah pihak siap, Akbar menyarankan agar Munaslub digelar sesegera mungkin dan hasilnya langsung diberikan ke Kemenkumham untuk menjadi pegangan Komisi Pemilihan Umum agar Partai Golkar ikut dalam kontestasi pilkada serentak 2015.

"Misalnya 10 hari setelah munaslub itu kepengurusan sudah terbentuk dan diberikan ke Menkumham. Munas cukup dua hari, selesai semua itu. Siapa penyelenggaranya, ya silahkan dicari," kata Akbar.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham, mengungkapkan keinginannya agar kesepakatan islah terbatas bersama dengan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta dapat dilakukan secara komprehensif.

Dua kepengurusan Golkar saat ini kembali melakukan upaya islah demi keikutsertaan para kader dalam Pilkada serentak 2015. Jalur islah terbatas itu difasilitasi oleh mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden.

"Kami ingin kesepakatan islah betul komprehensif. Supaya dikemudian hari, mengusung calon tidak ada gugatan lagi," ujar Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/5).

Menurut Idrus konsep dasarnya adalah pada tahap awal penjaringan. “Semuanya akan mengacu pada aturan dan Undang-Undang Partai Politik serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU),” tutur dia.

Selain itu, ujar Idrus, kedua belah pihak yakni Ical dan Agung telah menandatangani empat usulan Jusuf Kalla yang kemudian menjadi prinsip dasar islah terbatas tersebut.

"Prinsip telah diparaf semua, dari ARB, dan kemarin dari Agung Laksono," ungkap Idrus. (pit)