Wantim Desak Partai Golkar Gelar Munas Maret 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Akbar Tandjung, menuturkan bahwa pihaknya mendesak DPP partai beringin untuk menggelar musyawarah nasional (Munas) selambat-lambatnya Maret 2016.

Akbar memaparkan, guna mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017 yang tahapannya akan dimulai sekitar Juli 2016, maka Wantim mendesak agar Munas diselenggarakan selambat-lambatnya pada Maret 2016, untuk selanjutnya diikuti Musda provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, hal ini penting dilakukan, karena pilkada serentak membutuhkan konsolidasi menyeluruh dari tingkat pusat hingga daerah melalui musyawarah daerah (musda) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Akbar bercerita, Wantim sejak setahun yang lalu telah mengajukan saran dan pertimbangan dalam penyelesaian konflik Partai Golkar yang mengarahkan pada penyelesaian melalui Munas Luar Biasa (Munaslub). Ternyata, ucapnya, dalam perkembangan konflik yang dialami partai, memang kedua belah kubu menyepakati untuk menggelar Munaslub.

"Bahkan kesepakatan itu juga diketahui oleh pejabat-pejabat resmi pemerintah, seperti Menkumham (Yasonna Laoly) yang mengeluarkan SK yang arahnya ke Munas. Demikian juga Mahkamah Partai juga penyelesaian melalui Munas. Itu adalah sikap yang sejak awal diambil oleh Wantim," ujarnya di Akbar Tandjung Institute, Jakarta Selatan, Rabu (3/2).

Lihat juga: Rapat Perdana Golkar Besok Belum Bahas Penyelenggaraan Munas

Menanggapi hal itu, lanjut Akbar, maka tadi malam Wantim telah melakukan pertemuan yang juga dihadiri oleh para senior Partai Golkar lainnya, seperti Abdul Gafur, Fahmi Idris, Anwar Arifin, dan MS Hidayat.

Dalam rapat itu, Wantim juga mendesak DPP untuk segera membentuk Kepanitiaan Munas yang dibentuk dengan memenuhi unsur rekonsiliatif dan berkeadilan, yakni dengan cara melibatkan pihak-pihak yang bertikai, melalui mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.

"Munas itu diharapkan mengacu AD/ART di mana pembentukan kepanitiaan itu dilakukan melalui suatu rapat pleno DPP Partai Golkar yang dilakukan secara terbuka dan demokratis, serta senantiasa memperhantikan aspirasi yang berkembang dalam rapat tersebut," kata Akbar.

Poin ketiga yang dicermati oleh Wantim, papar Akbar, adalah soal kepesertaan Munas. Ia menuturkan, mengingat konflik selama ini sudah sampai pada tingkat daerah, maka di dalam menetapkan unsur kepesertaan Munas, Wantim meminta DPP Partai Golkar untuk menata secara adil dan setara.

Lihat juga: Setya Novanto Masuk Kandidat Ketum Golkar dari Kosgoro 1957

Hal itu, menurutnya, bisa dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dan benar-benar mencerminkan bentuk penyelesaian konflik secara menyeluruh dan menuju rekonsiliasi total melalui Munas yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan.

"Sehubungan dengan kepesertaan di daerah juga mengacu pada Kepengurusan Hasil Munas Riau 2012. Hal itu menjadi penting guna menghindari kembali potensi perpecahan akibat adanya ketidakpuasan," ujarnya.

Selanjutnya, Akbar meminta DPP Partai Golkar untuk memulihkan dan mengembalikan status dan hak keanggotaan/kepengurusan seluruh kader Partai Golkar baik di pusat maupun daerah yang pernah dipecat sehingga suasana kebersamaan yang kondusif menuju Munas dapat tercipta.

"Agar dalam upaya mewujudkan penyelesaian konflik dan penyatuan kembali Partai Golkar secara menyeluruh yang dicerminkan pada kepanitiaan dan kepesertaan Munas yang memenuhi unsur rekonsiliatif," katanya.

Lihat juga: Ical Jamin Kader Golkar yang Dipecat Akan Direhabilitasi

Terakhir, Akbar mengatakan, Wantim berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mencermati, mengikuti, dan mengawal seluruh proses pelaksanaan Munas mulai dari tahapan persiapan hingga berlangsungnya Munas, agar berlangsung secara demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan dengan tujuan mengakhiri konflik dan menyatukan kembali Partai Golkar.

Dengan demikian, ucapnya, maka diharapkan Golkar dapat bangkit kembali menjadi partai yang maju dan besar, dengan prestasi-prestasi yang dapat mengangkat harkat dan martabat partai serta diperhitungkan dalam kancah politik nasional.

"Karena kami prihatin dengan pilkada yang lalu Golkar mengalami penuruan, dilihat dari ranking pilkada lalu Partai Golkar berada pada posisi 9 dari 12 partai yang mengajukan pada pilkada lalu. Kami ingin Partai Golkar bangkit seperti masa-masa sebelumnya," ujarnya. (pit)