KPK Diminta Mengambilalih Penanganan Perkara Setya Novanto

Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi Golkar Setya Novanto membantah telah melakukan pemufakatan jahat dalam kasus perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia yang sedang diusut Kejaksaan Agung. Menurut Setara Institute, Kejagung tidak sunggung-sungguh bermaksud menjerat bekas Ketua DPR tersebut dan meminta KPK mengambilalih penanganan kasus ini.

“Kejaksaan Agung hanya berpolitik dalam kasus Novanto untuk menunjukkan seolah-olah bekerja,” kata Hendardi, Ketua Setara Institute, dalam rilis yang diterima CNN Indonesia, Jumat (5/2).

Novanto, kata Hendardi adalah figur yang memiliki pengaruh kuat pada penegak hukum. Ini katanya dibuktikan dari beberapa kasus hukum yang pernah menjeratnya. Salah satu contohnya adalah pengeluaran cessie Bank Bali. “Setara Institute mendorong KPK untuk melakukan supervisi intensif atau mengambil alih kasus Novanto yang diduga memperdagangkan pengaruh untuk kepentingan pribadi.

Lihat juga: Kejagung Lanjutkan Pemeriksaan Setya Novanto Pekan Depan

Dalam nomenklatur pemberantasan korupsi, tindakan Novanto dapat diminta ertanggungjawaban hukumnya kata Hendardi.

Lihat juga: Usai Diperiksa, Setya Bantah Terlibat Pemufakatan Jahat

Setelah diperiksa di Kejagung, Kamis kemarin, Setya mengaku tidak pernah sekali pun meminta saham PT. Freeport Indonesia. Dia juga merasa tak pernah mencatut nama Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Yang jelas saya tidak pernah meminta saham dan tidak pernah mencatut nama Presiden dan wakil Presiden, dan semuanya itu tidak benar. Untuk itulah semuanya saya serahkan kepada penyidik, saya sudah jelaskan sejelas-jelasnya," ujarnya.

Dalam kasus ini Kejagung sudah memeriksa eks Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Menteri ESDM Sudirman Said, Deputi I Kantor Staf Presiden Darmawan Prasojo, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani, dan sekretaris pribadi Setya Novanto yang bernama Medina.

Pemufakatan jahat diduga dilakukan saat Setya bertemu pengusaha Riza Chalid dan Maroef di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada 8 Juni 2015.

Pada pertemuan tersebut, Setya diduga mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla untuk meminta saham Freeport agar perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika ini berjalan mulus. (bag)