Luhut Minta Dukungan DPR untuk Penguatan Densus 88

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan meminta dukungan parlemen dalam upaya penguatan penanggulangan terorisme, terutama berkaitan dengan pembenahan Detasemen Khusus 88 (Anti Teror).

Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat kerja gabungan pemerintah bersama Komisi Pertahanan dan Komisi Hukum DPR. Menurutnya, Densus 88 kini belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang maksimal.

"Rencana aksi nasional penanggulangan terorisme menjadi penting. Kondisi Densus 88 Anti Teror saat ini sedih karena fasilitasnya sangat memprihatinkan," kata Luhut Binsar Panjaitan di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Senin (15/2).

Lihat juga: Pemerintah Ungkap Poin Krusial Revisi UU Antiterorisme

Menurut Luhut, dukungan terhadap Densus 88 bisa dilakukan dengan penguatan teknologi dan penambahan anggaran. Pembenahan Densus juga dapat dilakukan dengan penguatan struktur organisasi dan penambahan personel.

Anggaran sebesar Rp1.9 triliun nantinya akan digelontorkan untuk membenahi dan memberikan tempat sendiri bagi Densus 88. Menurutnya, hal itu layak diberikan ke Densus 88 terutama setelah menangani aksi terorisme di Thamrin pada 14 Januari 2016 lalu.

Lihat juga: Pemerintah Minta DPR Kebut Godok Revisi UU Antiterorisme

Usulan ini juga telah disampaikannya ke Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. "Itu prestasi sendiri. Saya menjadi salah satu yang ngotot agar Densus 88 mendapat fasilitas yang bagus," katanya.

Selain Densus 88, Luhut juga menyoroti penguatan pasukan khusus TNI Angkatan Laut Detasemen Jala Mangkara (Denjaka). Menurutnya, penguatan Denjaka diperlukan untuk mendukung Densus 88 dengan pola operasi yang ditentukan.

"Kami tidak mau negosiasi (soal terorisme). Kapolri, TNI, BIN begitu ada attack, akan kami serbu. Polisi di depan. TNI di belakang," tuturnya.

Lihat juga: Jokowi Diminta Tegas Tolak Revisi UU KPK

(gil)