F-PPP Dukung Tambahan Rp1,9 Triliun untuk Penguatan Densus 88

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Fraksi PPP di DPR Arsul Sani mengatakan fraksinya mendukung penambahan anggaran bagi Datasemen Khusus 88 Antiteror senilai Rp1,9 triliun, untuk peningkatan kemampuan institusi itu menghadapi aksi terorisme.

"Fraksi PPP mendukung penambahan anggaran untuk penguatan Densus 88," katanya di Jakarta, Rabu (17/2).

Dia mengatakan, penambahan anggaran itu dibutuhkan karena ancaman terorisme ke depan makin beragam. Karena itu menurut dia, diperlukan peningkatan kemampuan Densus seiring dengan beragamnya ancaman tersebut.

Lihat juga: Usai Bom Thamrin, Ada Tiga Kelompok Rencanakan Teror

"Tentunya, anggaran itu disamping untuk sarana dan prasarana yang diperlukan Densus, juga dapat dialokasikan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia, baik fisik maupun mental," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan, mental mencakup pengembangan sisi humanismenya dalam melaksanakan tugas.

Hal itu, menurut dia agar tidak terkesan Densus ketika melakukan penindakan terhadap para terduga pelaku terorisme mudah melakukan penembakan yang berakibat matinya terduga pelaku tersebut.

Sebelumnya pemerintah akan menambah anggaran Densus 88 Antiteror senilai Rp1,9 triliun. Rencananya, dana tersebut akan dimasukkan ke APBN Perubahan 2016.

Lihat juga: Luhut Minta Dukungan DPR untuk Penguatan Densus 88

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, banyak hal yang harus diperbaiki pada Densus 88.

Dia mengatakan selain untuk perbaikan perlengkapan, dana Rp1,9 triliun itu juga akan dialokasikan untuk perbaikan atau pembangunan asrama untuk anggota Densus.

Sementara itu, untuk personelnya, pemerintah juga akan mengalokasikan dana untuk remunerasi.

Lihat juga: Densus 88 Tangkap Dua Terduga Teroris di Karawang

"Rencana aksi nasional penanggulangan terorisme menjadi penting. Kondisi Densus 88 Anti Teror saat ini sedih karena fasilitasnya sangat memprihatinkan," kata Luhut Binsar Panjaitan di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Senin (15/2). (pit/antara)