Enam Bupati Baru Papua Didesak Tak Habiskan Waktu di Jakarta

Abraham Utama , CNN Indonesia | Rabu, 17/02/2016 11:05 WIB
Enam Bupati Baru Papua Didesak Tak Habiskan Waktu di Jakarta Enam pasangan kepala daerah baru di Papua diharapkan tidak menghabiskan waktu mereka di Jakarta. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Papua Lukas Enembe akan melantik enam pasangan kepala daerah baru untuk enam kabupaten di Papua, Rabu (17/2) siang.

Enam pasangan tersebut merupakan pemenang pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara serentak 9 Desember 2015 silam.

Lukas memaparkan, Senin (15/2), ia telah menerima surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi dasar hukum pelantikan tersebut.

Di sisi lain, empat pasangan bupati dan wakil bupati lainnya baru akan dilantik Juni mendatang. Belum habisnya masa jabatan tiga kepala daerah dan masih bersengketanya satu pasangan di Mahkamah Konstitusi menjadi alasannya.

"Jadi hanya enam yang dilantik. SK keenam pasangan itu sudah saya terima langsung dari Mendagri," ucap Lukas seperti dilansir Antara, kemarin.

Enam pasangan kepala daerah itu akan mempimpin enam kabupaten, yakni Kerom, Nabire, Asmat, Merauke, Pegunungan Bintang dan Waropen.

Dihubungi dari Jakarta, mantan narapidana politik Filep Jacob Samuel Karma mengatakan, warga Papua memiliki harapan yang tinggi terhadap para kepala daerah baru tersebut.

Filep berharap, para kepala daerah itu tidak akan menghabiskan waktu mereka di Jakarta sehingga pelayanan dan pembangunan di daerah mereka tak terabaikan.

"Saya harap mereka benar-benar memperhatikan warga Papua yang menderita. Selama ini saya dapat informasi, kepala daerah di Papua sering menghabiskan waktu di Jakarta dan Singapura daripada membangun daerah mereka," tuturnya kepada CNN Indonesia.
Fenomena perilaku kepala daerah di Papua pernah diucapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Agustus 2015 silam, Luhut berang karena sejumlah pejabat Papua jarang berada di daerah mereka. Menurut Luhut, pembangunan Papua yang terbengkalai lantas dituding merupakan kesalahan pemerintah pusat.

Tahun 2014, pemerintah pusat mengalokasikan dana otonomi khusus sebesar Rp6,7 triliun untuk Papua. Setahun kemudian, dana otsus itu meningkat ke angka Rp7,1 triliun.
Di tahap implementasi, dana otsus tersebut dibagi sebar 60 persen untuk pemerintah kabupaten atau kota serta 40 persen untuk pemerintah provinsi.