Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin segera menertibkan kawasan Kalijodo yang dianggap berdiri di atas jalur hijau. Menurut dia dialog dengan warga tidak diperlukan karena sudah jelas warga menduduki tanah negara.
"Sebetulnya mereka tak ada sosialisasi dan dialog. Bagaimana mau dialog kan mereka menduduki tanah negara," kata Ahok saat ditemui di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Jaya, Rabu (17/2).
Ahok menyebutkan tanah-tanah milik negara, salah satunya jalur hijau, harus dikembalikan ke peruntukkannya dan tidak boleh diduduki sembarangan oleh warga. Oleh sebab itu dialog tak harus dilakukan lantaran sudah jelas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, sertifikat hak milik (SHM) yang dipegang oleh warga belum tentu bisa dijadikan alat untuk melawan dirinya. Mau bagaimanapun, kata Ahok, jika warga menduduki tanah negara maka harus ditertibkan.
Ahok lantas mencontohkan jalur hijau di Jakarta Timur yang kabarnya telah dikembalikan ke fungsi awalnya. Berdasarkan informasi yang dia terima dari Wali Kota Jakarta Timur, sudah ada 9,6 hektare jalur hijau di kawasan Timur dikembalikan ke fungsi sebenarnya.
"Standar saya, pokoknya daerah yang hijau akan didaftarkan dan dikembalikan," ujar dia.
Pembongkaran Kalijodo akan menunggu proses normalisasi di dekat Waduk Pluit karena program normalisasi di dekat sungai. Setelah itu selesai maka pembongkaran Kalijodo akan dilakukan. Jika pembongkaran terealisasi, Ahok berencana untuk membangun taman di wilayah Kalijodo tersebut. Menurutnya jalan di lokasi tersebut bagus untuk dibangun taman.
Untuk batas waktu pelaksanaan penertiban Ahok ingin semuanya dilakukan dengan cepat. Bahkan dia menargetkan Kalijodo sudah tertib saat Jakarta menjadi tuan rumah acara Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (OKI) Dunia yang akan diadakan awal Maret 2016.
"Kami sedang melihat apakah bisa sebelum OKI atau sesudah, saya inginnya sebelum jadi bulan ini harus sudah beres," katanya.
(obs)