FPI dan Ahok Berkoalisi Soal Kalijodo

Jakarta, CNN Indonesia -- Kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara mulai ramai diperbincangkan pasca Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk membuka ruang hijau di Ibu Kota. Wacana Ahok ini membuat Front Pembela Islam (FPI) berada dalam satu garis yang sama, meski sebelumnya selalu berseteru.

"Untuk yang ini kami dukung. Kami juga sejak dulu sudah mau menertibkan, bahkan waktu awal 2000-an kami sempat perang di sana," kata Maman Suryadi, Panglima Besar FPI, saat berbincang dengan CNN Indonesia, Rabu (17/2).

Maman mengungkap, sulitnya pembongkaran Kalijodo, karena aparat keamanan, baik Polri maupun TNI tidak tegas menumpas praktek prostitusi, judi juga minuman keras yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda itu.

Lihat juga: Ahok: Tak Perlu Dialog dengan Warga Kalijodo

"Kami sepakat dengan Ahok soal ini, jangan banyak komentar, segera tertibkan," ujar Maman. Ia berharap, penertiban tempat prostitusi tidak hanya dilakukan di Kalijodo semata, melainkan di tempat lainnya, di level prostitusi kelas atas sekalipun.

Meskipun mendukung langkah Ahok membongkar Kalijodo dan membuatnya menjadi jalur hijau dan juga taman, namun Maman tetap tengah mencari sosok pengganti Ahok yang akan maju di Pilkada 2017 nanti.

"Kami sepakat soal Kalijodo, tapi kami tetap masih mencari gubernur muslim untuk Jakarta di 2017. Posko-posko pemenangan sudah dibentuk."

Lihat juga: Rapat Gabungan Soal Kalijodo Kembali Digelar Siang Ini

Ditemui Markas Komando Militer (Makodam) Jaya hari ini, Ahok mengaku segera menertibkan kawasan Kalijodo yang dianggap berdiri di atas jalur hijau. Menurut dia dialog dengan warga tidak diperlukan karena sudah jelas warga menduduki tanah negara.

"Sebetulnya mereka tak ada sosialisasi dan dialog. Bagaimana mau dialog kan mereka menduduki tanah negara," kata Ahok.

Ahok menyebutkan tanah-tanah milik negara, salah satunya jalur hijau, harus dikembalikan ke peruntukkannya dan tidak boleh diduduki sembarangan oleh warga. Oleh sebab itu dialog tak harus dilakukan lantaran sudah jelas.

Lihat juga: TNI Sangkal Intimidasi Warga Kalijodo

Selain itu, sertifikat hak milik (SHM) yang dipegang oleh warga belum tentu bisa dijadikan alat untuk melawan dirinya. Bagaimanapun, kata Ahok, jika warga menduduki tanah negara maka harus ditertibkan. (pit)