Politikus PAN Desak Zulkifli Hasan Tolak Revisi UU KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus senior Partai Amanat Nasional Azwar Abubakar menyatakan sikapnya menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Azwar mengatakan akan mendorong kader partainya yang lain, termasuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, untuk melakukan hal serupa.

"Harusnya PAN menolak. Saya dorong Pak Zul (Zulkifli Hasan) untuk menolak. Akan saya telepon nanti," kata Azwar dalam diskusi ‘Tolak Revisi UU KPK’ di Jakarta.

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu menilai revisi UU akan melemahkan KPK. "Kalau dilihat seluruh revisi UU KPK, jelas itu melemahkan. Maka menurut saya harusnya ditolak.”

Dalam lanskap politik fraksi di DPR, PAN tercatat sebagai partai pendukung dilanjutkannya pembahasan revisi UU KPK antara DPR dan pemerintah. Sikap serupa dipegang PDIP, Golkar, Hanuram PKB, PPP, dan NasDem.

Sementara tiga fraksi lain menolak dilanjutkannya pembahasan revisi UU KPK, yakni Demokrat, PKS, dan Gerindra.

Lihat juga: KPK Nilai Proses Revisi UU KPK Cacat Prosedur

Terhadap fraksi-fraksi pendukung dilanjutkannya pembahasan revisi UU KPK, Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif berharap mereka berubah haluan.

"Sikap resmi kami ke parlemen sudah kami kirimkan. Alhamdulillah tadinya masih satu partai (menolak revisi UU KPK), sekarang jadi tiga partai yang menolak.  Semoga partai lain diberikan hidayah dibukakan pintu hatinya," kata La Ode.

Ia meminta DPR tak melanjutkan proses pembahasan lantaran penolakan telah muncul dari sejumlah gerakan, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi, dan lain-lain.

"Kalau rakyat sebagai konstituen menolak, mengapa parlemen yang merupakan representasi rakyat ingin melemahkan? Ada diskoneksi yang tinggi antara parlemen dan rakyat," tuding La Ode. (bag/agk)