KPK Ikut Pantau Munas Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menjelaskan lembaganya bakal turut memantau aktivitas politik kader Partai Golkar jelang Musyawarah Nasional (Munas). Kebijakan ini tetap dilakukan meski diminta atau tidak diminta partai beringin.

"Diminta atau tidak diminta, KPK perhatian dengan masa depan pembangunan secara keseluruhan termasuk politik dan tokoh-tokohnya," kata Saut ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/2).

Saut mengatakan KPK telah berkomitmen untuk membersihkan korupsi di segala sektor termasuk politik. "KPK dibangun untuk mendorong pembangunan yang bersih dan efisien," katanya.

Lihat juga: Dugaan Suap Munas Golkar, Akbar Minta KPK Gelar Penyelidikan

Sebelumnya, Saut telah mengungkapkan KPK sudah mengantungi data intelijen terkait dugaan angka-angka suap untuk melancarkan Munas Golkar. "Kami menangkap sinyal dan bahkan ada angka yang beredar. Tolong disetop angka-angka itu. Sinyal cukup kencang. Kalau tidak, kami tangkap semua," kata Saut pada akhir bulan lalu.

Saut juga akan menindak tegas kader Golkar apabila terbukti menerima duit transaksi. Sikap KPK ini bak gayung bersambut dengan permintaan tokoh senior Golkar Akbar Tandjung.

Anggota tim transisi ini mendukung aksi pencegahan dan penindakan KPK terkait Munas Golkar. “(Penyelidikan) Ini dapat dilakukan kalau memang ada indikasi terjadi suap dalam kaitan Munas atau Musyawarah Rekonsiliasi,” kata Akbar saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (1/2).

Lihat juga: Terbukti Politik Uang, Hak Caketum Partai Akan Dicabut

Munas bakal digelar Partai Golkar usai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menghidupkan kembali Surat Keputusan pengurus Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional di Riau tahun 2009. Pengurus ini diberi waktu hingga enam bulan ke depan untuk menggelar kegiatan tersebut. Agenda ini diselenggarakan untuk mengkomodasi dan menjembatani dua kubu di partai berigin.

Gagasan penyelenggaraan Munas muncul saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang digelar kubu Aburizal Bakrie pada Sabtu (23/1) di Jakarta. Rapimnas dihadiri beberapa perwakilan pemerintah seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan dan Yasonna Laoly. Kehadiran mereka dianggap menjadi kunci rekonsiliasi. (yul)