Jaksa Geledah Gudang Arsip Keuangan Pemerintah Aceh
Sandy Indra Pratama | CNN Indonesia
Kamis, 03 Mar 2016 20:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menggeledah gudang Arsip Keuangan Pemerintah Aceh yang berada di Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, terkait kasus korupsi selisih kas Rp22 miliar.
"Penggeledahan ini merupakan lanjutan yang kemarin. Sebelumnya, kami menggeledah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh," kata Jamaluddin, ketua tim penggeledahan, di Kuta Baro, Aceh Besar, Kamis.
Untuk kasus selisih kas di Pemerintah Aceh sebesar Rp22 miliar ini, Kejaksaan Tinggi Aceh sudah menetapkan tiga tersangka, yakni berinisial P, M, dan H.
Tersangka berinisial P merupakan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) tahun 2008 hingga 2013. Kasus korupsi ini terjadi rentang tahun 2009 hingga 2011.
Jamaluddin yang juga ketua tim penyidik kasus korupsi selisih kas di Pemerintah Aceh menyebutkan, dari penggeledahan itu tim delapan kardus dokumen penting terkait kasus korupsi Rp22 miliar tersebut.
Menurut Jamaluddin, penggeledahan untuk mencari bukti tambahan. Termasuk menggeledah rumah tiga tersangka dalam kasus ini.
"Bukti tambahan ini untuk memperkuat bukti yang sudah ada. Dari bukti tersebut, kami akan mengkaji kerugian negara yang nantinya dihitung instansi terkait," kata Jamaluddin.
Kasus korupsi tersebut berawal dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Aceh terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2009 hingga 2011. Dalam hasil periksaan tersebut ditemukan kekurangan kas mencapai Rp33 miliar lebih.
Untuk menutupi kekurangan kas tersebut, tersangka P dan kawan-kawan menutupinya dengan menggunakan dana migas. Pertama Rp8 miliar dan kedua Rp2 miliar, sehingga kekurangan kas tersisa Rp22,3 miliar.
"Tim sedang bekerja menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Penggeledahan ini sebagai upaya melengkapi bukti-bukti perkara. Hingga kini tersangka masih tiga orang dan tidak tertutup kemungkinan bertambah," kata Jamaluddin. (antara/sip)
"Penggeledahan ini merupakan lanjutan yang kemarin. Sebelumnya, kami menggeledah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh," kata Jamaluddin, ketua tim penggeledahan, di Kuta Baro, Aceh Besar, Kamis.
Untuk kasus selisih kas di Pemerintah Aceh sebesar Rp22 miliar ini, Kejaksaan Tinggi Aceh sudah menetapkan tiga tersangka, yakni berinisial P, M, dan H.
Tersangka berinisial P merupakan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) tahun 2008 hingga 2013. Kasus korupsi ini terjadi rentang tahun 2009 hingga 2011.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Jamaluddin, penggeledahan untuk mencari bukti tambahan. Termasuk menggeledah rumah tiga tersangka dalam kasus ini.
Kasus korupsi tersebut berawal dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Aceh terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2009 hingga 2011. Dalam hasil periksaan tersebut ditemukan kekurangan kas mencapai Rp33 miliar lebih.
Untuk menutupi kekurangan kas tersebut, tersangka P dan kawan-kawan menutupinya dengan menggunakan dana migas. Pertama Rp8 miliar dan kedua Rp2 miliar, sehingga kekurangan kas tersisa Rp22,3 miliar.
"Tim sedang bekerja menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Penggeledahan ini sebagai upaya melengkapi bukti-bukti perkara. Hingga kini tersangka masih tiga orang dan tidak tertutup kemungkinan bertambah," kata Jamaluddin. (antara/sip)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK