Komisi III DPR Panggil Ahok Terkait Kalijodo dan Sumber Waras

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan pihaknya akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian terkait persoalan penegakan hukum di Jakarta.

DPR dengan Ahok dan Tito, akan membahas persoalan penertiban Kalijodo dan kasus Sumber Waras.

"Beberapa hal terkait persoalan-persoalan hukum hari ini. Persoalan Sumber Waras, penggusuran, perdagangan orang yang itu dibilang berizin seperti Alexis, itu kan perdagangan manusia," kata Desmond saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (7/3).

Sedianya, kedua pucuk pimpinan itu, ujar Desmond, akan dipanggil pada hari ini. Namun, karena Tito sedang melaksanakan pengamanan KTT Luar Biasa OKI akan dijadwalkan ulang pekan depan.

Desmon menjelaskan pemanggilan Ahok dan Tito merupakan tindaklanjut hasil keputusan rapat pleno Komisi Hukum DPR RI, beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, persoalan Kalijodo dan Hotel Alexis menjadi bahan yang akan diklarifikasi kepada Ahok.

Pilihan Redaksi Rentetan Penggusuran oleh Gubernur Ahok Malu, Alasan PSK Kalijodo Tak Mau Dibina Deretan Aksi Penggusuran Gubernur Ahok Ikatan Dokter Anak Minta Pemerintah Serius Tangani DBD

Pasalnya, kata dia, pihaknya sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat hiburan malam di Jakarta. Dalam sidak itu, ditemukan bangunan dengan izin hotel, namun terdapat berbagai wanita dari banyak negara yang diduga melakukan praktik prostitusi.

Selain itu, terkait kasus Sumber Waras, Desmond mengatakan, pihaknya ingin mengklarifikasi keterlibatan Ahok dalam kasus tersebut. Hal ini, kata dia, agar tidak terjadi fitnah atau tudingan kepada Ahok.

"Ini bagian dari menjadi bagian menjelaskan persoalan, Sumber Waras Ahok terlibat atau tidak. Ini wilayah yang harus diklarifikasi oleh yang bersangkutan. Kedua jangan sampai ini black mail kepada Ahok. Jangan sampai ini jadi fitnah-fitnah lain," ujar Desmond.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi belum menemukan adanya praktik korupsi dalam aktivitas pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan tersebut pun diamini oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Basuki menyatakan bahwa dari awal dirinya yakin pembelian lahan Sumber Waras tidak pernah dibumbui oleh aktivitas korupsi. "Saya berterima kasih dan memang dari awal tak ada indikasi korupsi," kata Basuki saat ditemui di kawasan Cilincing, Selasa (1/3). (pit)