Dewie Limpo Bujuk Anggota DPR Lain Muluskan Proyek Listrik
Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Selasa, 15 Mar 2016 02:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Terdakwa suap sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI Dewie Yasin Limpo disebut membujuk anggota DPR lainnya agar mendukung proyek listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.
Dewie juga disebut aktif bertanya ke Badan Anggaran DPR apakah biaya untuk proyek telah dianggarkan atau belum. Dalam proses inilah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan suap pengamanan proyek yang diterima Dewie.
"Beliau (Dewie) mengatakan mau memperjuangankan Deiyai. Saya bilang kalau kami pasti perjuangkan karena daerah pilihan. Tapi (usulan proyek) pemerintah yang mengajukan," kata anggota DPR Fraksi PAN Jamaluddin Jafar saat bersaksi untuk Dewie dan tenaga ahlinya Bambang Wahyu Hadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/3).
Pembicaraan itu terjadi pada medio Oktober 2015 saat Dewie bertandang ke ruangan Jamaluddin di Senayan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan, Dewie juga menanyakan mekanisme pengusulan proyek.
"Ya saya bilang sudah benar tapi harus disampaikan dulu ke kementerian," kata Jamal.
Dewie juga menanyakan kembali ke Jamaluddin apakah anggaran untuk proyek pembangkit listrik di Deiyai sudah dianggarkan. Menanggapi pertanyaan tersebut, Jamal mengaku tak tahu. Ia justru menyarankan koleganya tersebut untuk bertanya ke anggota Badan Anggaran.
"Bu Dewie tanya apakah keluar atau tidak anggaran yang diusulkan di Deiyai. Saya bilang coba tanya kawan-kawan anggota Banggar di sana karena dia ikut rapat sinkronisasi. Mungkin beliau kenal Pak Bambang (Haryadi) jadi tanya Pak Bambang. Padahal bukan hanya Pak Bambang saja," ujarnya.
Sementara itu Bambang Haryadi yang juga bersaksi untuk Dewie mengatakan hal senada. Dewie disebut pernah menitipkan sebuah proposal untuk proyek listrik dan menanyakan kelanjutan anggaran.
"Tanggal 19 Oktober 2015 beliau titipkan satu proposal dan saya belum sempat baca karena terburu-buru. Beliau bilang ini aspirasi masyarakat dan mohon dibantu diperjuangkan. Saya bilang insya Allah," kata Bambang yang juga menjabat sebagai Badan Anggaran dari Komisi VII mewakili Fraksi Gerindra.
Meski demikian, Bambang mengaku tak mengetahui isi proposal yang dimaksud Dewie dengan dalih belum pernah membukanya lantaran tersimpan di map.
Sementara itu, Bambang menyebut ada penambahan anggaran proyek listrik untuk Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat rapat program kerja antara kementerian dengan Komisi VII DPR. Mulanya anggaran untuk 2016 hanya Rp1,56 miliar namun ada penambahan sebesar Rp583 juta menjadi sekitar Rl2,150 miliar.
Penambahan anggaran itu digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air sebesar 75 persen, pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebangak 15 persen, dan pembangkit listrik energi surya sejumlah 10 persen.
"Itu dari pemerintah diwakili Dirjen EBTKE Rida Mulyana dan DPR hanya menyetujui dan diajukan saat RDP (Rapat Dengar Pendapat). Program tidak bisa dikirim ke Banggar kalau tidak disetujui dan akhirnya disetujui," kata Bambang.
Usulan Dewie untuk Deiyai
Baik Bambang maupun Jamal sepakat Dewie kerap berkeluh soal gelapnya tanah Papua. "Beliau (Dewie) berkeluhkesah soal listrik. Kalau dari pesawat yang benderang hanya Jawa," kata Bambang.
Hal serupa disampaikan Jamal dalam kesaksiannya. Menurut Jamal, usulan pembangunan listrik pertama kali dilontarkan Dewie saat Rapat Dengar Pendapat antara DPR dengan Kementerian ESDM pada 2015. Lantaran kabupaten tersebut adalah daerah pilihan Jamal maka ia pun berkomentar.
"Saya katakan ada potensi yang lebih besar, terutama di Paniyai. Ada danau yang kalau digarap bisa mengkover lima Kabupaten termasuk Deiyai, Dogiai, Nabire, dan Timika. Tentang hidro mikro itu banyak di Papua yang semestinya dimanfaatkan," kata Jamal.
Dalam risalah sidang antara DPR dan Kementerian ESDM pada 8 April 2015 yang diterima CNN Indonesia, tercatat Dewie mengatakan Kabupaten Deiyai minim listrik sekalipun di kantor bupati. Dewie mengaku sebelumnya pernah menemui rombongan masyarakat setempat dan ingin menampung aspirasinya.
"Luar biasa ini kalau Kantor Bupati saja tidak punya listrik. Kemarin itu sempat saya berikan kepada Bapak itu titipan dari mereka (warga Deiyai) saya tidak kenal siapa mereka tapi saya pikir ini harus diperjuangkan," ujar Dewie seperti dikutip dalam risalah sidang.
Rupanya, KPK menemukan permintaan dana pengawalan dari Dewie Limpo untuk melicinkan proyek. Asisten pribadi Dewie bernama Rinelda Bandaso menjelaskan ada permintaan dana ijon proyek tersebut.
Keterangan tersebut didapat ketika Dewie menggelar pertemuan dengan staf ahli Bambang Wahyu Hadi, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Deiyai Irenius Adii, dan pengusaha Setiadi Jusuf. Pertemuan berlangsung pada 28 September 2015 di Plaza Senayan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu ada permintaan fee proyek 10 persen dari Dewie kepada Irenius.
Kemudian, ada pertemuan lanjutan pada 18 Oktober 2015 di Restoran Bebek Tepi Sawah Mal Pondok Indah II. Pada pertemuan kedua itu dilakukan lobi antarpara pihak hingga disepakati nilai fee sebanyak 7 persen dari Rp50 miliar yakni Rp3,5 miliar.
Selanjutnya, duit Sin$177.700 ribu diterima Rinelda di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada tanggal 20 Oktober 2015. Dalam pertemuan, turut hadir pula Irenius dan Setiadi. Rinelda, Irenius, dan Setiadi pun dibekuk KPK saat transaksi tersebut. Di tempat yang berbeda, Dewie dan Bambang turut dicokok dalam operasi tangkap tangan.
Atas tindakan itu, Dewie Limpo bersama Rinelda dan Bambang didakwa melanggar pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. Sementara Irenius dan Setiadi didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a huruf b atau pasal 13 undang-undang yang sama. (gil)
Dewie juga disebut aktif bertanya ke Badan Anggaran DPR apakah biaya untuk proyek telah dianggarkan atau belum. Dalam proses inilah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan suap pengamanan proyek yang diterima Dewie.
"Beliau (Dewie) mengatakan mau memperjuangankan Deiyai. Saya bilang kalau kami pasti perjuangkan karena daerah pilihan. Tapi (usulan proyek) pemerintah yang mengajukan," kata anggota DPR Fraksi PAN Jamaluddin Jafar saat bersaksi untuk Dewie dan tenaga ahlinya Bambang Wahyu Hadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya saya bilang sudah benar tapi harus disampaikan dulu ke kementerian," kata Jamal.
"Bu Dewie tanya apakah keluar atau tidak anggaran yang diusulkan di Deiyai. Saya bilang coba tanya kawan-kawan anggota Banggar di sana karena dia ikut rapat sinkronisasi. Mungkin beliau kenal Pak Bambang (Haryadi) jadi tanya Pak Bambang. Padahal bukan hanya Pak Bambang saja," ujarnya.
Sementara itu Bambang Haryadi yang juga bersaksi untuk Dewie mengatakan hal senada. Dewie disebut pernah menitipkan sebuah proposal untuk proyek listrik dan menanyakan kelanjutan anggaran.
"Tanggal 19 Oktober 2015 beliau titipkan satu proposal dan saya belum sempat baca karena terburu-buru. Beliau bilang ini aspirasi masyarakat dan mohon dibantu diperjuangkan. Saya bilang insya Allah," kata Bambang yang juga menjabat sebagai Badan Anggaran dari Komisi VII mewakili Fraksi Gerindra.
Meski demikian, Bambang mengaku tak mengetahui isi proposal yang dimaksud Dewie dengan dalih belum pernah membukanya lantaran tersimpan di map.
Sementara itu, Bambang menyebut ada penambahan anggaran proyek listrik untuk Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat rapat program kerja antara kementerian dengan Komisi VII DPR. Mulanya anggaran untuk 2016 hanya Rp1,56 miliar namun ada penambahan sebesar Rp583 juta menjadi sekitar Rl2,150 miliar.
Penambahan anggaran itu digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air sebesar 75 persen, pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebangak 15 persen, dan pembangkit listrik energi surya sejumlah 10 persen.
"Itu dari pemerintah diwakili Dirjen EBTKE Rida Mulyana dan DPR hanya menyetujui dan diajukan saat RDP (Rapat Dengar Pendapat). Program tidak bisa dikirim ke Banggar kalau tidak disetujui dan akhirnya disetujui," kata Bambang.
Usulan Dewie untuk Deiyai
Baik Bambang maupun Jamal sepakat Dewie kerap berkeluh soal gelapnya tanah Papua. "Beliau (Dewie) berkeluhkesah soal listrik. Kalau dari pesawat yang benderang hanya Jawa," kata Bambang.
Hal serupa disampaikan Jamal dalam kesaksiannya. Menurut Jamal, usulan pembangunan listrik pertama kali dilontarkan Dewie saat Rapat Dengar Pendapat antara DPR dengan Kementerian ESDM pada 2015. Lantaran kabupaten tersebut adalah daerah pilihan Jamal maka ia pun berkomentar.
"Saya katakan ada potensi yang lebih besar, terutama di Paniyai. Ada danau yang kalau digarap bisa mengkover lima Kabupaten termasuk Deiyai, Dogiai, Nabire, dan Timika. Tentang hidro mikro itu banyak di Papua yang semestinya dimanfaatkan," kata Jamal.
Dalam risalah sidang antara DPR dan Kementerian ESDM pada 8 April 2015 yang diterima CNN Indonesia, tercatat Dewie mengatakan Kabupaten Deiyai minim listrik sekalipun di kantor bupati. Dewie mengaku sebelumnya pernah menemui rombongan masyarakat setempat dan ingin menampung aspirasinya.
"Luar biasa ini kalau Kantor Bupati saja tidak punya listrik. Kemarin itu sempat saya berikan kepada Bapak itu titipan dari mereka (warga Deiyai) saya tidak kenal siapa mereka tapi saya pikir ini harus diperjuangkan," ujar Dewie seperti dikutip dalam risalah sidang.
Rupanya, KPK menemukan permintaan dana pengawalan dari Dewie Limpo untuk melicinkan proyek. Asisten pribadi Dewie bernama Rinelda Bandaso menjelaskan ada permintaan dana ijon proyek tersebut.
Keterangan tersebut didapat ketika Dewie menggelar pertemuan dengan staf ahli Bambang Wahyu Hadi, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Deiyai Irenius Adii, dan pengusaha Setiadi Jusuf. Pertemuan berlangsung pada 28 September 2015 di Plaza Senayan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu ada permintaan fee proyek 10 persen dari Dewie kepada Irenius.
Kemudian, ada pertemuan lanjutan pada 18 Oktober 2015 di Restoran Bebek Tepi Sawah Mal Pondok Indah II. Pada pertemuan kedua itu dilakukan lobi antarpara pihak hingga disepakati nilai fee sebanyak 7 persen dari Rp50 miliar yakni Rp3,5 miliar.
Selanjutnya, duit Sin$177.700 ribu diterima Rinelda di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada tanggal 20 Oktober 2015. Dalam pertemuan, turut hadir pula Irenius dan Setiadi. Rinelda, Irenius, dan Setiadi pun dibekuk KPK saat transaksi tersebut. Di tempat yang berbeda, Dewie dan Bambang turut dicokok dalam operasi tangkap tangan.
Atas tindakan itu, Dewie Limpo bersama Rinelda dan Bambang didakwa melanggar pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. Sementara Irenius dan Setiadi didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a huruf b atau pasal 13 undang-undang yang sama. (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK