"Yang diawasi hanya seperlima dari potensi korupsi yang jauh lebih besar," kata Teten dalam sambutannya saat membuka seminar nasional Anti-Corruption & Democracy Outlook 2016, Bersama Lawan Korupsi, Selasa (15/3) di Jakarta.
Potensi korupsi yang tak bisa diawasi menurutnya adalah korupsi yang melibatkan kalangan swasta. Sebagai perbandingan jika APBN nilainya Rp2.100 triliun, maka ada dana swasta sebesar Rp12 ribu triliun yang beredar di Indonesia.
"Pemberantasan korupsi di swasta masih belum mendapat perhatian dari aparat maupun sipil," ujar Teten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak proyek yang tidak berguna dan mangkrak justru menyebabkan kerugian negara yang jauh lebih besar," kata Teten.
Ia juga menyoroti banyaknya upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Hal ini menurutnya yang jadi tantangan berat KPK. Misalnya pelemahan dengan dalih reformasi penegakan hukum.
"Beruntung masyarakat bersatu untuk melindungi KPK," ujar Teten. (sur)