BNN Belum Akan Periksa Dokter yang Periksa Nofiadi di Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Narkotika Nasional belum menjadwalkan pemeriksaan dokter yang memeriksa Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawaradi sebelum mengikuti Pilkada. Saat ini, fokus pemeriksaan masih pada lima orang yang diamankan akhir pekan lalu.

"Kami belum menjadwalkan pemeriksaan yang lain, masih lima orang ini," kata Kepala Hubungan Masyarakat BNN Komisaris Besar Slamet Pribadi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/3).

Lihat juga: Bupati Ogan Ilir Nyabu, Luhut Pertanyakan Tes Medis Pilkada

Apalagi lima orang yang kini diamankan di Kantor BNN di Jakarta masih berstatus sebagai terperiksa, bukan tersangka. Empat orang selain Nofiadi yang sudah positif menggunakan sabu
adalah Faizal, Murdani, Deny Afriansyah dan Juniansyah.

Penyidik BNN menurut Slamet punya waktu enam hari memeriksa sebelum menetapkan mereka sebagai tersangka.

Slamet mengatakan, tidak semua orang yang ada di lokasi penangkapan diperiksa. Hanya mereka yang positif mengonsumsi sabu yang diperiksa. Saat penangkapan hari Minggu lalu, di rumah
rumah orang tua Nofiadi di Palembang, ada Wakil Bupati Ilyas Panji Alam dan seorang anggota DPRD.

Namun dua orang pejabat publik bukan termasuk yang diamankan hasil tes urine keduanya negatif.

Lihat juga: Resmi Ditahan, Kewenangan Bupati Ogan Ilir Dialihkan ke Wakil

Meski di lokasi penangkapan ada Wakil Bupati dan Anggota DPRD, Slamet mengaku belum tahu apakah ada pertemuan resmi atau tidak di rumah tersebut.

Sebelumnya Kepala BNN Budi Waseso mengatakan, dokter yang memeriksa kondisi kesehatan Nofiadi sebelum maju dalam pilkada harus bertanggungjawab. Dokter meloloskan Nofiadi meski saat itu ia diketahui telah mengkonsumsi sabu.

"Kami sudah tiga bulan yang lalu menerima informasi ini," kata pria yang kerap disapa Buwas ini.

Lihat juga: Buwas Curigai Dokter Pilkada Pemeriksa Bupati Ogan Ilir

Ia menduga, dokter sengaja menutupi hasil yang menyatakan sang Bupati memakai narkotik. Tujuannya jelas agar bisa lolos persyaratan untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Ini berarti ada unsur permainan yang menutupi hasil (pemeriksaan kesehatan) itu. Nanti kami akan dalami, telisik. Ini kan penipuan dan pembohongan publik. Kami minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang melakukan pemeriksaan itu," kata Buwas. (sur)