Jaksa Agung: Indonesia Harus Ikuti Hong Kong Berantas Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung H.M Prasetyo menyatakan jika Pemerintah menginginkan pemberantasan korupsi di Indonesia agar maksimal sepatutnya meniru apa yang dilakukan oleh Hong Kong.

Prasetyo menuturkan pertemuan bilateral antara Kejaksaan Agung dengan delegasi Commissioner Independent Commission of Anti Corruption (ICAC) Hong Kong hari ini, Kamis (17/3) di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 10.00 WIB dilangsungkan sebagai bentuk keinginan badan penegak hukum untuk memperbaiki sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pertemuan hari ini ya sebagai wadah untuk bertukar saran dan pengalaman seputar pemberantasan korupsi di Hong Kong dan Indonesia antara komisi independen Hongkong dengan Kejaksaan," tutur Prasetyo seusai pertemuan bilateral tersebut dilaksanakan.

Prasetyo juga tidak menutupi kemungkinan jika ke depannya, Kejaksaan Agung dan ICAC akan menjalin kekerja sama seputar peningkatan pemberantasan korupsi di Indonesia

"Kesepakatan keduanya, ke depan kita ingin kerjasama dalam rangka tukar informasi dan sebaginya. Termasuk pelatihan-pelatihan karena nampaknya Indonesia perlu banyak belajar dari KPK Hong Kong," kata Prasetyo.

Pilihan Redaksi KPK Selidiki Kontrak JICT, Pelabuhan Kalibaru, dan Koja KPK Usul Sanksi Potong Gaji dan Tunda Pangkat dalam PP LHKPN KPK Hong Kong Kunjungi Kejagung Hari Ini

Berdasarkan Data Persepsi Korupsi tahun 2015 dari Transparancy International Organization, Hong Kong yang sebelumnya merupakan wilayah dengan tingkat budaya korupsi yang mendarah daging kini menduduki peringkat ke-18 negara paling transparan dan bersih dari korupsi dari 167 negara.

"Hong Kong yang sudah dinilai sangat bersih ini bisa semoga bisa menjadi pelajaran kita (Indonesia). Dengn harapan pemberantasan korupsi d Indonesia semakin optimal," kata Prasetyo.

Satu hal yang ditekankan oleh Prasetyo agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin optimal adalah seluruh badan penegakan hukum seharusnya bisa saling bersinergi dan memiliki pemahaman bersama dalam menentukan pola pikir, dan tindakan seputar penanganan pemberantasan korupsi.

"Satu hal yang saya tekankan dari sharing bersama Mr. Simon tadi, adalah dukungan pemerintah (political will) untuk masalah pemberantasan korupsi itu sangat besar. Di sana juga badan hukum dan pembagian tugasnya tidak overlapping ya sehingga semua bisa bekerja dengan maksimal," ujar Prasetyo. (bag)