Soal Transportasi Online, DPR Sebut Koordinasi Menteri Lemah
Alfani Roosy Andinni | CNN Indonesia
Rabu, 23 Mar 2016 14:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap para menteri Kabinet Kerja berkoordinasi dengan baik dalam menyikapi setiap permasalahan. Penanganan polemik transportasi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perhubungan yang belum juga membuahkan solusi dinilai bentuk koordinasi yang buruk.
"Sekarang saling menyalahkan, Menhub minta ditutup, Menkominfo bilang itu kreatifitas jadi enggak bisa ditutup," kata Fahri di Gedung DPR, Rabu (23/3).
Koordinasi antarkementerian itu disebut Fahri bolong sehingga hal ini menurutnya bukan kesalahan Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu ia berharap menteri terkait meminta maaf karena telah membuat para pengemudi angkutan umum melakukan unjuk rasa yang berujung pada kekerasan."Antisipasi harus serius. Ini bukan kejadian tiba-tiba," ujarnya.
Kemarin, unjuk rasa digelar oleh beberapa organisasi yang menaungi angkutan umum di DKI Jakarta, antara lain Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD), Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggara Angkutan Umum (FK MPAU) DKI Jakarta dan Koperasi Wahana Kalpika (KWK).
PPAD menuntut pemerintah untuk membekuan perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroperasi angkutan ilegal seperti GrabCar dan Uber. Mereka menilai perusahaan aplikasi tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan.
Sementara, FK MPAU menuntut agar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta memberhentikan penangkapan dan pengandangan uang dilakukan oleh petugas Dishub DKI Jakarta.
KWK juga menuntut pemerintah untuk menolak keberadaan transportasi yang berbasis aplikasi. Aksi dilakukan sebagai bentuk solidaritas antara sesama pengemudi angkutan umum yang resmi dan legal.
Aksi kemarin berujung bentrok dengan pengendara ojek online yang jadi sasaran razia pengunjuk rasa pada angkutan umum yang masih beroperasi. Sejumlah kendaraan seperti taksi, metromini, dan bajaj hancur kacanya imbas dari bentrokan kemarin. SIMAK Fokus: Aksi Masif Sopir Taksi (sur)
"Sekarang saling menyalahkan, Menhub minta ditutup, Menkominfo bilang itu kreatifitas jadi enggak bisa ditutup," kata Fahri di Gedung DPR, Rabu (23/3).
Koordinasi antarkementerian itu disebut Fahri bolong sehingga hal ini menurutnya bukan kesalahan Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu ia berharap menteri terkait meminta maaf karena telah membuat para pengemudi angkutan umum melakukan unjuk rasa yang berujung pada kekerasan."Antisipasi harus serius. Ini bukan kejadian tiba-tiba," ujarnya.
Kemarin, unjuk rasa digelar oleh beberapa organisasi yang menaungi angkutan umum di DKI Jakarta, antara lain Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD), Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggara Angkutan Umum (FK MPAU) DKI Jakarta dan Koperasi Wahana Kalpika (KWK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, FK MPAU menuntut agar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta memberhentikan penangkapan dan pengandangan uang dilakukan oleh petugas Dishub DKI Jakarta.
KWK juga menuntut pemerintah untuk menolak keberadaan transportasi yang berbasis aplikasi. Aksi dilakukan sebagai bentuk solidaritas antara sesama pengemudi angkutan umum yang resmi dan legal.
Aksi kemarin berujung bentrok dengan pengendara ojek online yang jadi sasaran razia pengunjuk rasa pada angkutan umum yang masih beroperasi. Sejumlah kendaraan seperti taksi, metromini, dan bajaj hancur kacanya imbas dari bentrokan kemarin. SIMAK Fokus: Aksi Masif Sopir Taksi (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK