Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi bersama perwakilan pemerintah membahas kerja sama dan keikutsertaannya dalam forum-forum internasional, seperti APEC dan G20 mendatang. Pemerintah diwakili Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Dedie A Rachim mengatakan, pemerintah nantinya membantu mempersiapkan perencanaan keterlibatan KPK di forum internasional.
"Terkait kerja sama multilateral. Kami juga bahas forum APEC, ada anti corruption and transparancy working group," kata Dedie di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman mengatakan pembahasan kali ini merupakan komitmen pemerintah bersama KPK untuk tidak memberikan ruang kepada koruptor.
Kerja sama diperlukan karena pentingnya implementasi dan pembenahan di dalam dan luar negeri terkait pemberantasan korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi secara total sulit dilakukan satu negara saja.
"Dari recovery asset, pencegahan berpindahnya keuntungan Indonesia ke negara lain, termasuk transparansi di sektor publik, usaha dan pemerintah," kata Rizal.
Direktur Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Benyamin Carnadi mengatakan, keterlibatan KPK bakal dilanjutkan demi kepentingan pemberantasan korupsi di tingkat nasional dan global.
"Sejak 2003 dan KPK baru berdiri, kami koordinasi apa yang dapat dibawa terkait kepentingan nasional dan yang bisa dibawa ke APEC," kata dia.
(gil)