Romy Sebut Jokowi Akan Buka Muktamar PPP
Resty Armenia | CNN Indonesia
Jumat, 01 Apr 2016 14:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengklaim Presiden Joko Widodo bersedia hadir dan membuka Muktamar PPP pada 8-10 April 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
"Kami mengundang Bapak Presiden untuk menghadiri dan membuka serta memberikan amanat kepada Muktamar ke-8 akan datang, insya Allah, Presiden sudah menyatakan kesanggupannya untuk hadir dan tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden," kata politikus yang biasa disapa Romy itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/4).
Romy menuturkan, Jokowi memandang Muktamar PPP kali ini ini sebagai bagian dari upaya penyelesaian islah menyeluruh PPP. Pasalnya, Muktamar melibatkan seluruh pihak yang ada di kepengurusan hasil Muktamar ke-7 Bandung, termasuk Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP yang telah sepakat untuk melaksanakan muktamar pekan depan.
"Presiden mendorong agar urusan islah PPP cepat selesai karena masih banyak masalah-masalah bangsa lain yang juga harus turut diselesaikan," katanya.
Selain mengundang Jokowi, Romy juga mengaku telah memaparkan kepada Presiden soal perkembangan situasi perpolitikan nasional, termasuk Undang-Undang Pilkada, yang menurutnya perlu segera disampaikan kepada DPR sebelum para anggota legislatif itu kembali dari reses.
Selain itu, ia pun mengutarakan pendapat partainya terkait perkembangan kondisi ekonomi nasional. "Termasuk perkembangan ekonomi digital, RUU Tax Amnesty yang kita berikan dukungan penuh untuk penyegaran RUU ini untuk bisa dibahas karena ini terkait dengan upaya kita mengantisipasi perlambatan ekonomi global," katanya.
Ia mengakui Muktamar belum disetujui oleh Djan Faridz, Ketua Umum PPP hasil Muktamar di Jakarta. Namun Romy mengatakan, kepengurusan kubu Djan telah bergabung karena yang diakui saat ini adalah PPP yang diketuai Suryadharma Ali dan dirinya sebeagai Sekjen.
Ketua Umum DPP hasil Muktamar Jakarta Fernita Darwis dan Sekretaris sekaligus salah satu Ketua DPP Muktamar Jakarta Mansyur Kardi disebut Romy telah bergabung.
"Jadi kami tegaskan bahwa komponen di seluruh PPP hari ini sudah bersatu. Karenanya, kami mengajak Djan Faridz secara pribadi, yang memang tinggal beliau (yang belum merestui). Marilah bersama-sama untuk mengutuhkan kembali PPP, menatap masa depan. Termasuk Pak Dimyati dan beliau memberikan pengertiannya akan hal ini," ujarnya.
Optimisme yang sama juga diucapkan oleh Menteri Agama sekaligus Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, PPP memiliki sejarah panjang dan memiliki kontribusi besar kepada negara, sehingga kesadaran tersebut perlu menjadi pijakan untuk mempersatukan partainya kembali.
"Kami masih optimistis (Djan mau mengikuti Muktamar). Masih ada waktu sampai tanggal 8 April nanti. Mudah-mudahan pada saatnya menjelang Muktamar nanti Pak Djan Faridz bisa bersama-sama kami," katanya.
Ketika ditanya mengenai apakah dalam pertemuannya dengan sang kepala negara juga membahas soal isu perombakan (reshuffle) kabinet, Romy enggan berkomentar banyak.
"Tidak semua bisa saya sampaikan di sini," ujar Romy. (sur)
"Kami mengundang Bapak Presiden untuk menghadiri dan membuka serta memberikan amanat kepada Muktamar ke-8 akan datang, insya Allah, Presiden sudah menyatakan kesanggupannya untuk hadir dan tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden," kata politikus yang biasa disapa Romy itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/4).
Romy menuturkan, Jokowi memandang Muktamar PPP kali ini ini sebagai bagian dari upaya penyelesaian islah menyeluruh PPP. Pasalnya, Muktamar melibatkan seluruh pihak yang ada di kepengurusan hasil Muktamar ke-7 Bandung, termasuk Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP yang telah sepakat untuk melaksanakan muktamar pekan depan.
"Presiden mendorong agar urusan islah PPP cepat selesai karena masih banyak masalah-masalah bangsa lain yang juga harus turut diselesaikan," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ia pun mengutarakan pendapat partainya terkait perkembangan kondisi ekonomi nasional. "Termasuk perkembangan ekonomi digital, RUU Tax Amnesty yang kita berikan dukungan penuh untuk penyegaran RUU ini untuk bisa dibahas karena ini terkait dengan upaya kita mengantisipasi perlambatan ekonomi global," katanya.
Ia mengakui Muktamar belum disetujui oleh Djan Faridz, Ketua Umum PPP hasil Muktamar di Jakarta. Namun Romy mengatakan, kepengurusan kubu Djan telah bergabung karena yang diakui saat ini adalah PPP yang diketuai Suryadharma Ali dan dirinya sebeagai Sekjen.
"Jadi kami tegaskan bahwa komponen di seluruh PPP hari ini sudah bersatu. Karenanya, kami mengajak Djan Faridz secara pribadi, yang memang tinggal beliau (yang belum merestui). Marilah bersama-sama untuk mengutuhkan kembali PPP, menatap masa depan. Termasuk Pak Dimyati dan beliau memberikan pengertiannya akan hal ini," ujarnya.
Optimisme yang sama juga diucapkan oleh Menteri Agama sekaligus Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, PPP memiliki sejarah panjang dan memiliki kontribusi besar kepada negara, sehingga kesadaran tersebut perlu menjadi pijakan untuk mempersatukan partainya kembali.
"Kami masih optimistis (Djan mau mengikuti Muktamar). Masih ada waktu sampai tanggal 8 April nanti. Mudah-mudahan pada saatnya menjelang Muktamar nanti Pak Djan Faridz bisa bersama-sama kami," katanya.
Ketika ditanya mengenai apakah dalam pertemuannya dengan sang kepala negara juga membahas soal isu perombakan (reshuffle) kabinet, Romy enggan berkomentar banyak.
"Tidak semua bisa saya sampaikan di sini," ujar Romy. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK