Massa Demo 'Tangkap Ahok' di KPK Sempat Blokir Jalan

Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Senin, 04 Apr 2016 11:11 WIB
Massa menuntut perwakilan KPK menemui perwakilan massa yang menggelar aksi unjuk rasa. Massa mendesak KPK menangkap Ahok.
Massa menuntut KPK menjerat Ahok sebagai tersangka kasus RS Sumber Waras dan suap Raperda Reklamasi Pantai DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Aghnia Rahmi Syaja'atul Adzkia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan orang yang berasal dari 15 organisasi massa di Jakarta sempat menutup jalan di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (4/4). Massa memblokir jalan sebagai bentuk protes pimpinan KPK yang tak mau menemui mereka.

"Tutup jalan. Mari kita tutup jalan. Pak Polisi jemput KPK untuk bertemu! Mana KPK? Lima menit saja," kata seorang orator.

Pedemo yang mayoritas berpakaian serba baju putih berhasil melumpuhkan Jalan HR Rasuna Said selama beberapa menit. Bunyi klakson kendaraan yang melintas di jalur sibuk tak digubris para pengunjuk rasa.

Ketua Jakarta Bersyariah Habib Rizieq Shihab terlihat mondar-mandir di depan gedung KPK. Ia melobi petugas keamanan lembaga antirasuah agar keinginan mereka bisa disampaikan ke perwakilan KPK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah bernegosiasi, Kepala Bagian Keamanan KPK Jalil Marzuki mengizinkan perwakilan pengunjuk rasa untuk perwakilan KPK. "Iya boleh tapi hanya tokohnya saja. Ketuanya," kata Jalil.

Dalam orasinya, massa menuntut KPK menetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli lahan RS Sumber Waras. Mereka juga meminta KPK untuk menelisik keterlibatan Ahok dalam dugaan korupsi Raperda Reklamasi Pantai Jakarta.

"Hei KPK tangkap Ahok sekarang juga. Ganyang koruptor. Keadilan untuk semua orang apa pun bangsa dan agamanya," kata orator sekaligus Ketua Badan Pekerja Harian Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah Muhammad Al Khaththath di depan Kantor KPK, Jakarta, Senin (4/4).

Ahok sempat dilaporkan ke KPK karena dituding menyelewengkan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit pemerintah itu seluas 3,7 hektar. Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) menemukan adanya perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa. Dalam laporannya, BPK meminta Ahok membatalkan pembelian. Namun Ahok tetap ngotot membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras.

Sementara itu, dalam kasus reklamasi, KPK telah menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi. Sanusi dicokok KPK bersama Sekretaris Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Berlian, dan karyawan PT APL Trinanta Prihantoro pada Kamis (31/3). Saat itu, KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp1,14 miliar.

Trinanta dan Sanusi ditetapkan sebagai tersangka usai jalani pemeriksaan. KPK juga menetapkan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja sebagai tersangka lantaran menjadi insiator penyuapan kepada Sanusi. Ariesman diduga menyuap Sanusi sebesar Rp2 miliar. (sur)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER