Soal Reklamasi, Menteri Susi Tak Mau Dipolitisasi

Aulia Bintang Pratama, CNN Indonesia | Selasa, 05/04/2016 13:17 WIB
Menteri Susi menduga isu reklamasi rentan dihubung-hubungkan dengan proses Pilkada 2017 yang juga digelar di DKI Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak mau ada politisasi di balik reklamasi. (CNN Indonesia/ Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak menghendaki adanya politisasi terkait reklamasi di lepas pantai utara Jakarta. Dia menilai polemik perizinan reklamasi telah menyeret perseteruan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kementerian yang dipimpinnya.

"Saya tak ingin statement kami dipolitisasi. Saya tahu banyak yang menunggu saya bicara reklamasi hanya untuk dipolitisasi," kata Susi saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (5/4).

Susi mengaku sedang mengumpulkan data-data untuk nantinya menjelaskan semua polemik soal reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pengumpulan jawaban, informasi, dan data tersebut dilakukan Susi agar jawabannya tidak diputarbalikkan oleh orang yang dia anggap tak bertanggung jawab.


Menurut wanita asal Pangandaran itu, isu reklamasi bisa dihubungkan pada proses Pemilihan Kepala Daerah 2017 yang kebetulan juga dilaksanakan di DKI Jakarta. Tak ingin isu reklamasi dianggap menjegal salah satu calon, Susi meminta persoalan reklamasi dilepaskan dari isu-isu politik.

"Jangan ini dipolitisasi, saya tak mau isu reklamasi diputar ke Pilkada DKI Jakarta," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merupakan pejabat yang belakangan gencar mendorong agar reklamasi di Pantai Utara DKI Jakarta bisa terealisasi. Kebetulan juga Ahok, sapaan Basuki, merupakan sosok yang kemungkinan akan maju di Pilkada 2017 di DKI Jakarta.

Susi mengatakan Ahok merupakan sosok yang memiliki niat untuk membuat Jakarta berbeda dan lebih baik. Dengan alasan-alasan itulah, Susi menegaskan jika ada masalah mengenai reklamasi pasti bisa diselesaikan dengan baik-baik.

"Kalau ada kesalahan izin itu semua bisa diselesaikan, termasuk soal persyaratan, itu bisa baik-baik. Bahwa jika ada hal yang mesti dibetulkan akan kami betulkan sebagai pemerintah, apa syaratnya pada para developer," kata Susi. (gil/yns)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK