Fadli Zon Khawatir Insiden Siyono Memicu Radikalisme Baru
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 05 Apr 2016 21:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon berpendapat, meninggalnya terduga teroris Siyono memicu aksi radikalisme. Hal itu dikarenakan tidak terimanya kolega Siyono atas apa yang dilakukan polisi dalam proses interogasi.
"Ini akan menimbulkan suatu reaksi negatif, bahkan bisa menimbulkan radikalisme yang lebih besar karena tindakan yang sewenang-wenang," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/4).
Siyono merupakan Panglima Perang kelompok Neo Jamaah Islamiyah, organisasi yang disebut polisi lebih militan dibanding ISIS. Dia tewas pada 8 Maret saat dibawa polisi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan Detasemen Khusus 88 Antiteror saat menangkap Siyono.
Karenanya, dia mengimbau, polisi menginterospeksi proses interogasi yang dilakukan terhadap Siyono. Polisi diharapkan dapat mengaku apabila terjadi kesalahan prosedur dan bersedia diproses secara hukum.
"Teroris saja tidak bisa diperlakukan seperti itu. Ini menghilangkan nyawa. Seolah-olah nyawa orang Indonesia ini murah sekali," ujar Legislator Partai Gerindra ini.
Sementara itu, Anggota Komisi Hukum DPR RI Arsul Sani mengatakan, hasil investigasi Komnas HAM, KontraS, dan Muhammadiyah bakal menjadi bahan saat rapat kerja bersama Kepolisian. Itu akan menjadi dasar evaluasi kinerja Densus 88 secara keseluruhan.
"Bahkan tidak tertutup kemungkinan hasil tim forensik dan investigasi itu akan didalami di Panja Penegakan Hukum Komisi III," kata Arsul.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti menuturkan, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri telah menggali informasi para anggota Densus 88 yang bertugas menangkap Siyono. Menurutnya, personel Densus 88 memahami risiko dari pelanggaran dalam pelaksanaan operasi mereka.
Jenazah Siyono telah diautopsi PP Muhammadiyah. Hasil autopsi keluar dalam waktu 10 hari. Jajaran pengurus PP Muhammadiyah telah menyambangi Markas Besar Polri, Jakarta, kemarin (4/4).
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, hanya menjalankan tugas yang dipercayakan Komnas HAM. Bahkan, di antara tim dokter itu juga ada dokter forensik dari Kepolisian.
Dia juga memastikan sudah berkoordinasi dengan Kapolri sebelum melakukan autopsi. Karena itu, menurutnya, tidak ada persoalan apa-apa antara Muhammadiyah dan Polri.
(obs)
"Ini akan menimbulkan suatu reaksi negatif, bahkan bisa menimbulkan radikalisme yang lebih besar karena tindakan yang sewenang-wenang," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/4).
Siyono merupakan Panglima Perang kelompok Neo Jamaah Islamiyah, organisasi yang disebut polisi lebih militan dibanding ISIS. Dia tewas pada 8 Maret saat dibawa polisi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan Detasemen Khusus 88 Antiteror saat menangkap Siyono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karenanya, dia mengimbau, polisi menginterospeksi proses interogasi yang dilakukan terhadap Siyono. Polisi diharapkan dapat mengaku apabila terjadi kesalahan prosedur dan bersedia diproses secara hukum.
Sementara itu, Anggota Komisi Hukum DPR RI Arsul Sani mengatakan, hasil investigasi Komnas HAM, KontraS, dan Muhammadiyah bakal menjadi bahan saat rapat kerja bersama Kepolisian. Itu akan menjadi dasar evaluasi kinerja Densus 88 secara keseluruhan.
"Bahkan tidak tertutup kemungkinan hasil tim forensik dan investigasi itu akan didalami di Panja Penegakan Hukum Komisi III," kata Arsul.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti menuturkan, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri telah menggali informasi para anggota Densus 88 yang bertugas menangkap Siyono. Menurutnya, personel Densus 88 memahami risiko dari pelanggaran dalam pelaksanaan operasi mereka.
Jenazah Siyono telah diautopsi PP Muhammadiyah. Hasil autopsi keluar dalam waktu 10 hari. Jajaran pengurus PP Muhammadiyah telah menyambangi Markas Besar Polri, Jakarta, kemarin (4/4).
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, hanya menjalankan tugas yang dipercayakan Komnas HAM. Bahkan, di antara tim dokter itu juga ada dokter forensik dari Kepolisian.
Dia juga memastikan sudah berkoordinasi dengan Kapolri sebelum melakukan autopsi. Karena itu, menurutnya, tidak ada persoalan apa-apa antara Muhammadiyah dan Polri.
(obs)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK