Penyidik Kejagung Masih Akan Panggil Hary Tanoe

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyidik Kejaksaan Agung kembali memeriksa pengusaha Hary Tanoesoedibjo terkait kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile-8 Telecom untuk ke-dua kalinya pada Senin (11/4) siang.

Namun penyidik mengaku masih membutuhkan keterangan lebih lanjut dari sosok yang akrab disebut dengan inisial HT itu.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah pada Senin malam mengatakan, HT diberondong 21 pertanyaan selama diperiksa. Pemeriksaan itu sendiri berlangsung selama hampir empat jam, sejak 13.30 WIB hingga 17.15 WIB.

Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan peran Ketua Umum Partai Perindo itu dalam kasus dugaan korupsi, termasuk instruksi terhadap eks Direktur Utama Mobile-8 Hidayat terkait pencairan dana pada permohonan restitusi pajaknya.

Pilihan Redaksi Hary Tanoe Dipastikan Penuhi Panggilan Kejagung Hari Ini Hary Tanoe Bantah Perintahkan Cairkan Uang di Kasus Mobile-8 Di Mobile-8 Hary Tanoe Mengaku Hanya Terlibat Soal Kebijakan

Pernyataan Arminsyah berbeda dengan pengakuan HT yang menyebut dirinya lebih banyak ditanya soal administratif dan hanya sedikit soal substansi. HT juga mengaku tidak ditanya soal instruksi.

"[Dia mengaku] lupa, tidak ingat. Karena perusahaannya banyak," kata Arminsyah menjelaskan jawaban HT saat ditanya penyidik soal instruksi. Karena itu, Arminsyah melanjutkan, "Keterangannya masih kami perlukan lagi."

Namun, penyidik hingga saat ini masih belum memastikan kapan akan kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap taipan media itu. "Tergantung keperluan dan kesibukan kami," ujar Armin singkat.

Usai diperiksa, HT menegaskan dirinya tidak terlibat dalam masalah operasional perusahaannya. "MNC Group itu grup besar, saya bukan mau sombong, tapi grup besar. Perusahaan saya banyak sekali ya dan saya tidak terlibat operasional di mana pun," kata HT menegaskan.

Lebih lanjut ia menerangkan, dirinya hanya terlibat dalam penentuan arah kebijakan perusahaan karena posisinya saat itu sebagai komisaris PT Mobile-8.

"Saya hanya terlibat di kebijakan, lebih kepada arah kebijakan daripada grup itu harus dibawa ke mana operasionalnya." (rsa)