Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan surat keputusan pengesahan kepengurusan gabungan tidak mempengaruhi penyelengaraan Munaslub. Menurutnya, Munaslub akan diselenggarakan seperti hasil rapat pleno dan SC sebelumnya.
"Tidak akan. Kemarin kan diubah karena SK. Tanggal tetap 23 Mei dan berlokasi di Nusa Dua," kata Nurdin saat dihubungi, Rabu (27/4).
Kemarin (26/4), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan gabungan Golkar Aburizal Bakrie dan Agung Laksono dengan masa bakti 2014-2019. Kepengurusan ini tetap dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
SK ini disebut menjadi dasar penyelenggaraan Munaslub. Awalnya, Munaslub akan diselenggarakan 7 Mei. Namun, Nurdin menuturkan, jadwal itu diundur menjadi 17 Mei karena menunggu pengesahan SK kepengurusan gabungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian jadwal itu diundur kembali menjadi 23 Mei karena mengikuti waktu Presiden Joko Widodo. Jokowi diagendakan memberikan pidato dalam pembukaan Munaslub Golkar.
Nurdin menuturkan, jajarannya sudah menyiapkan semua materi Munaslub dan akan disahkan melalui rapat pleno dewan pimpinan pusat Golkar besok (28/4) pagi.
"Insya Allah tidak akan ada halangan untuk 23 Mei," ucap Wakil Ketua Umum Golkar ini.
Rapat pleno juga diagendakan pembahasan iuran calon ketua umum. Sebelumnya diwacanakan, setiap kader yang menjadi calon ketua umum Golkar memberikan Rp5 miliar untuk menyukseskan penyelenggaraan Munaslub.
"Masih bisa berubah. Tergantung urusan pleno," katanya.
(pit)