Jokowi Didesak Segera Tuntaskan Tapal Batas Laut RI
Basuki Rahmat | CNN Indonesia
Minggu, 01 Mei 2016 01:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk segera menyelesaikan tapal batas laut Indonesia dengan 10 negara tetangga, antara lain Malaysia, Timor Leste, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia, dan Filipina.
Tuntutan penyelesaian tersebut mengemuka dalam Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Pantai Matras Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akhir April 2018.
Dalam Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda tersebut menekankan permasalahan tapal batas laut harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. “Dalam penyelesaian tapal batas laut perlu dilakukan dengan semangat perdamaian dan berdaulat demi tegaknya kedaulatan NKRI,” ujar Ketua Umum KNPI M Rifai Darus dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jumat (29/4).
Pemerintah juga didesak agar mempercepat kebijakan pembangunan infrastruktur laut untuk percepatan konektivitas sarana perhubungan antarpulau di Indonesia. “Peningkatan sarana komunikasi juga harus dilakukan sebagai pendukung arus transportasi manusia, barang, dan jasa demi untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu.
Sekretaris Jenderal DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab menambahkan bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di sektor maritim, pemerintah harus serius menyediakan dan menempatkan infrastruktur pendidikan di seluruh provinsi-provinsi kepulauan. “Seperti sekolah khusus maritim baik di tingkat SMK, perguruan tinggi, serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Maritim Indonesia agar terwujud pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat kepulauan,” tuturnya.
Menurut Sirajuddin, dalam menghadapi bonus demografi yang diikuti dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja produktif usia muda, pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi dalam menyiapkan lapangan kerja di sektor maritim, seperti pariwisata, industri perikanan, industri transportasi, dan budidaya hasil laut.
Pemerintah dan DPR, lanjut dia, juga didesak agar segera membuat Undang-Undang Khusus Provinsi Kepulauan sehingga pembangunan kawasan berorientasi pada pengelolaan sumber daya maritim untuk percepatan pembangunan provinsi kepulauan.
Wasekjen DPP Partai Golkar itu menyatakan bahwa untuk penyelarasan produk hukum tentang keamanan maritim dan menghindari tumpang tindih kewenangan antarinstansi, pemerintah dan DPR diminta segera membuat Undang-Undang tentang Keamanan Maritim.
Selain masalah kemaritiman, DPP KNPI juga mendesak Presiden Jokowi dam Wakil Presiden Jusuf Kalla agar segera melakukan evaluasi kritis terhadap kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Sirajuddin menilai pemerintah melalui Kemenpora sampai saat ini belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan dunia kepemudaan. “Produktivitas kerjanya kurang baik dan dukungan terhadap kegiatan atau program kepemudaan lemah. Selain itu layanan birokrasinya buruk serta komunikasi tidak konstruktif dan cenderung elitis,” tuturnya.
Selanjutnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diminta untuk menyusun acuan kepemudaan serta melakukan revisi terhadap UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sehingga pengelolaan dan pemberdayaan pemuda tidak hanya terfokus pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, namun dapat disinergikan ke seluruh Kementerian dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. “Ini untuk terwujudnya pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan pemuda sesuai dengan potensinya masing-masing.”
Dia menambahkan, KNPI akan terus memberi dukungan, kritik, serta solusi terhadap pemerintah untuk terwujudnya Nawacita atau sembilan cita-cita utama pemerintahan Jokowi-JK. (obs)
Tuntutan penyelesaian tersebut mengemuka dalam Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Pantai Matras Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akhir April 2018.
Dalam Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda tersebut menekankan permasalahan tapal batas laut harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. “Dalam penyelesaian tapal batas laut perlu dilakukan dengan semangat perdamaian dan berdaulat demi tegaknya kedaulatan NKRI,” ujar Ketua Umum KNPI M Rifai Darus dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jumat (29/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah juga didesak agar mempercepat kebijakan pembangunan infrastruktur laut untuk percepatan konektivitas sarana perhubungan antarpulau di Indonesia. “Peningkatan sarana komunikasi juga harus dilakukan sebagai pendukung arus transportasi manusia, barang, dan jasa demi untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu.
Sekretaris Jenderal DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab menambahkan bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di sektor maritim, pemerintah harus serius menyediakan dan menempatkan infrastruktur pendidikan di seluruh provinsi-provinsi kepulauan. “Seperti sekolah khusus maritim baik di tingkat SMK, perguruan tinggi, serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Maritim Indonesia agar terwujud pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat kepulauan,” tuturnya.
Menurut Sirajuddin, dalam menghadapi bonus demografi yang diikuti dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja produktif usia muda, pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi dalam menyiapkan lapangan kerja di sektor maritim, seperti pariwisata, industri perikanan, industri transportasi, dan budidaya hasil laut.
Pemerintah dan DPR, lanjut dia, juga didesak agar segera membuat Undang-Undang Khusus Provinsi Kepulauan sehingga pembangunan kawasan berorientasi pada pengelolaan sumber daya maritim untuk percepatan pembangunan provinsi kepulauan.
Wasekjen DPP Partai Golkar itu menyatakan bahwa untuk penyelarasan produk hukum tentang keamanan maritim dan menghindari tumpang tindih kewenangan antarinstansi, pemerintah dan DPR diminta segera membuat Undang-Undang tentang Keamanan Maritim.
Selain masalah kemaritiman, DPP KNPI juga mendesak Presiden Jokowi dam Wakil Presiden Jusuf Kalla agar segera melakukan evaluasi kritis terhadap kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Sirajuddin menilai pemerintah melalui Kemenpora sampai saat ini belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan dunia kepemudaan. “Produktivitas kerjanya kurang baik dan dukungan terhadap kegiatan atau program kepemudaan lemah. Selain itu layanan birokrasinya buruk serta komunikasi tidak konstruktif dan cenderung elitis,” tuturnya.
Selanjutnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diminta untuk menyusun acuan kepemudaan serta melakukan revisi terhadap UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sehingga pengelolaan dan pemberdayaan pemuda tidak hanya terfokus pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, namun dapat disinergikan ke seluruh Kementerian dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. “Ini untuk terwujudnya pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan pemuda sesuai dengan potensinya masing-masing.”
Dia menambahkan, KNPI akan terus memberi dukungan, kritik, serta solusi terhadap pemerintah untuk terwujudnya Nawacita atau sembilan cita-cita utama pemerintahan Jokowi-JK. (obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK